Jakarta, Pelita Baru
Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh. Hal itu diungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi atau Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait, Selasa (30/12/2025).
Dasco mengatakan, langkah itu dilakukan agar proses pemulihan pascabencana banjir Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi secara intensif.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi-koordinasi secara intensif,” kata Dasco.
Selain itu, ia berharap dengan hadirnya DPR RI di Aceh tak hanya memastikan pemulihan pascabencana berjalan dengan baik, tapi komunikasi antar lembaga secara berkesinambungan juga tetap terjaga.
“Koordinasi-koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena DPR itu membuat posko di sini,” tambahnya.
Lanjut Dasco, pembentukan satgas ini juga dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana Sumatera bisa berjalan dengan baik. Sebab, kementerian dan lembaga terkait juga akan menempatkan perwakilan di posko tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah dan mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Secara bersama-sama kita akan meminta kepada para kementerian dan lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini, untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menilai Rakor ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian/lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah.
Tujuannya agar pemulihan pasca bencana dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan. “Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret,” ujar Muzakir di hadapan tiga Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Gubernur Aceh menyebutkan beberapa harapan terkait persoalan yang masih dihadapi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, antara lain, percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, kemudian penguatan perlindungan sosial, dan kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antar pihak secara terintegrasi.
“Semua langkah ini harus terkoordinasi agar pemulihan pasca bencana berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambah Muzakir.
Rakor itu dihadiri Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, TNI, Polri, Utusan Presiden, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wakil Kepala BP BUMN, Kepala Satgas Darurat Jembatan, Direktur Utama PT PLN, hingga Direktur Utama Telkomsel, bersama Gubernur Aceh dan para Bupati. (fex/*)
