Kota Bogor, Pelita Baru
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bogor saat ini telah mencapai sekitar 99,98 persen.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya mencari sumber pendapatan lain yang sah untuk memastikan warga yang berhak menerima bantuan iuran (PBI) tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“Jadi, harus dipastikan yang memang seharusnya mendapatkan bantuan BPJS PBI ya harus dapat, dan yang tidak berhak harus dianulir atau dialihkan ke mandiri,” ujarnya dilansir Minggu (25/10/2026).
Dedie Rachim juga mengusulkan agar pembiayaan jaminan kesehatan nasional ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga seluruh warga Indonesia dapat memperoleh jaminan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim turut memaparkan konsep pemberian bantuan yang diarahkan untuk mendorong warga menjadi lebih mandiri. Menurutnya, bantuan perlu diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jadi, kita berkeinginan yang benar-benar perlu dibantu itu harus dibantu dengan sungguh-sungguh. Semua bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar berhak,” ujarnya.
Dengan begitu dalam waktu 2 tahun bisa tergraduasi dan meningkat sehingga bantuan bisa dialihkan ke warga yang benar benar membutuhkan.
“Jadi, dalam memberikan bantuan itu harus dengan segenap unsur bantuan yang memang dialokasikan untuk mereka yang berhak menerima,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan pelaksanaan tahun kedua. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Sehingga Bogor Beres, Bogor Maju, dan Bogor Sehat bisa terwujud,” ujarnya. (her/*)
