Jakarta, Pelita Baru
Ditengah ancaman inflasi global yang berdampak pada perekonomian nasional, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jajarannya untuk memonitor stok pangan secara ketat. Hal itu diungkapnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar dalam menyikapi kemelut di Timur Tengah, Senin (2/3/2026).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan(Zulhas) bahkan mengaku menerima perintah langsung dari Presiden agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tidak boleh naik selama bulan Ramadhan sampai dengan Lebaran.
“Saya diperintah untuk keliling ya memastikan pangan, MBG (makan bergizi gratis), Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). Kemudian, pengolahan sampah berlangsung dengan baikdan tentu sembako (selama) puasa dan lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” kata Menko Pangan dilansir dari VOI.
Tak hanya itu, Prabowo kata Zulhas, juga memerintahkannya untuk berkeliling turun langsung ke daerah-daerah mengecek ketersediaan pangan, sekaligus harga-harga pangan dan sembako tetap terjangkau untuk masyarakat.
“Ya kami memastikan bulan puasa (sampai) Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat,” ujar Zulhas.
Selain Zulhas, Presiden juga memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk rapatmembahas sejumlah isu terkait energi terutama setelah adanya krisis di kawasan Timur Tengah. Bahlil melaporkan kondisi terkini bidang energi, terutama setelah Angkatan Laut Iran menutup Selat Hormuz sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Selat Hormuz merupakan salah satuchoke pointyang vital di wilayah Asia Barat, terutama untuk negara-negara eksportir minyak ke negara-negara tujuan di Asia.
“(Laporan kepada Bapak Presiden, red.) mungkin menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz, Iran, karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia, karena bagaimana pun kita masih melakukan impor sebelum lebaran,”ujar Bahlil menjawab pertanyaan wartawan.
Sementara itu, Pengamat politik, Denny JA menilai, dalam situasi ‘panas’ saat ini, Indonesia perlu memperkuat diplomasi, menjaga politik bebas aktif, memperbesar cadangan energi, dan mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih mandiri.
Sebab menurutnya, Indonesia bukan pemain utama, tetapi perang di Timur Tengah, antara Iran-Israel dan Amerika Serikat (AS) diyakni akan terasa hingga dapur rakyat.
Lonjakan harga minyak sebagai dampak dari kemelut yang terjadi, secara tidak langsung akan memberi tekanan pada APBN dan subsidi energi. Inflasi pun dapat menggerus daya beli.
Kenapa harus begitu?. Denny memprediksi ada tiga skenario yang bisa saja terjadi dalam perang segitiga ini. Pertama, urainya, Perang Terbatas dan Terkendali.
“Dalam skenario ini, serangan dan balasan berlangsung intens tetapi terukur. Target militer dihantam, fasilitas strategis dilemahkan, tetapi garis merah tidak dilampaui,” paparnya dikutip Senin (2/3/2026).
Kata Denny yang juga akademisi sekaligus tokoh nasional ini, Amerika dan Israel berusaha menghancurkan kapasitas misil dan memperlambat rekonstruksi nuklir Iran tanpa mendorong konflik menjadi perang total.
“Akibatnya, Pasar energi terguncang tetapi tidak runtuh. Rezim bertahan, meski dalam kondisi lebih lemah dan lebih terisolasi,” sebutnya.
Skenario kedua, lanjut Denny, adalah Perang Regional yang Melebar. Dalam kemungkinan ini, konflik meluas melampaui Iran dan Israel. Hizbullah di Lebanon terlibat penuh. Milisi pro-Iran di Irak dan Suriah bergerak.
“Selat Hormuz terganggu atau bahkan ditutup sementara. Harga minyak melonjak tajam, memicu inflasi global dan tekanan sosial di berbagai negara berkembang,” paparnya.
Kondisi ini diperparah dengan sikap Amerika yang diprediksi akan memperluas operasi militer untuk melindungi jalur laut dan sekutunya. Dampaknya, serangan siber meningkat, infrastruktur energi dan komunikasi menjadi target. Negara-negara Teluk terpaksa memilih sikap lebih jelas.
“Dunia menyaksikan Timur Tengah kembali menjadi pusat gejolak global. Dalam situasi seperti ini, perang tidak lagi sekadar konflik regional, tetapi krisis sistemik yang mengguncang arsitektur ekonomi dan keamanan internasional,” ungkapnya.
Skenario terakhir, ujar Denny adalah Guncangan Politik dan Perubahan Rezim. Jika tekanan militer dan ekonomi terlalu berat, retakan internal dapat muncul. Protes yang sebelumnya terpendam bisa bangkit kembali, terutama jika elite politik terpecah.
“Namun perubahan rezim bukanlah jaminan stabilitas. Sejarah Irak dan Libya mengingatkan bahwa kekosongan kekuasaan dapat melahirkan fragmentasi, rivalitas faksi, dan konflik berkepanjangan,” ujarnya. (fuz/*)
