Bogor, pelitabaru.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan penguatan di berbagai sektor, baik pelayanan publik maupun penataan kota.
Penguatan tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat memimpin apel yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, serta kepala perangkat daerah hingga lurah dan camat di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim)Kota Bogor, Senin (31/8/2026).
Dedie Rachim menyampaikan sejumlah hal terkait penataan Kota Bogor, mulai dari penataan jalur hijau, penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan jalur protokol yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor, penguatan peran park ranger, penataan perlintasan sebidang Jalan MA Salmun, hingga integrasi Alun-alun Kota Bogor dengan Stasiun Bogor.
Untuk penataan jalur hijau, Dedie Rachim menekankan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penggantian tanaman. Selain itu, ia juga meminta pemilihan pohon-pohon yang dapat menambah keindahan Kota Bogor.
Sementara itu, terkait penataan kawasan Stasiun Bogor, Pemkot Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) direncanakan akan melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Penataan mencakup kawasan Jalan MA Salmun, Mayor Oking, Kapten Muslihat, Alun-alun, Dewi Sartika, hingga Nyi Raja Permas. Pelaksanaan proyek penataan kawasan direncanakan berjalan pada tahun 2027,” ucap Dedie Rachim.
Penataan kawasan tersebut nantinya akan mempertimbangkan integrasi perencanaan antara Pemkot Bogor, PT KAI, dan Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat untuk menjadikan Stasiun Bogor sebagai hub utama perkeretaapian.
Termasuk di dalamnya rencana pengembangan jalur Sukabumi–Cianjur–Padalarang via Stasiun Paledang serta perpanjangan relasi Commuter Line hingga Cigombong. Jika interkoneksi tersebut terealisasi, kereta jarak jauh dengan titik keberangkatan dari Jakarta dapat dimulai dari Stasiun Bogor atau Paledang.
Di samping itu, penataan kawasan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bogor.
“Penumpang kereta ke Bogor di akhir pekan (Sabtu-Minggu) mencapai rata-rata 163.000 penumpang. Ini catatan rekor pertama dalam sejarah. Maka diperlukan juga tata kelola yang baik agar tingginya jumlah wisatawan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi kota,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkot Bogor juga berencana menjadikan Jalan Dewi Sartika sebagai jalur protokol atau jalur utama Kota Bogor.
Dengan demikian, apabila dilaksanakan event-event yang berpotensi membutuhkan rekayasa lalu lintas, tidak berdampak besar terhadap mobilitas kendaraan.
“Relokasi PKL dari Jalan Dewi Sartika dipindahkan ke kawasan Jalan Nyi Raja Permas. Kemudian juga penutupan lintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmun akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” ujarnya.
Di samping itu, Dedie Rachim juga meminta agar peran park ranger ditingkatkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan sesuai wilayah kerja serta tugas yang diemban. Penguatan penataan tidak hanya berpusat di tengah kota, tetapi juga harus memberikan dampak hingga tingkat wilayah.
Untuk itu, Dedie Rachim mengapresiasi peran lurah dan camat yang aktif dalam merespons aspirasi masyarakat serta berinisiatif menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah.
Meski demikian, Dedie Rachim mengingatkan agar perangkat daerah di tingkat kelurahan maupun kecamatan aktif melakukan pendataan yang diperlukan untuk melakukan intervensi terhadap berbagai permasalahan di wilayah.
“Harus memiliki inisiatif, jangan nunggu, jangan nunggu laporan. Jangan nunggu viral dulu, ya. Para lurah itu wali kota-wali kota kecil. Saya ingin para lurah yang selama ini sudah relatif bagus dan hebat dalam mengurus wilayah harus lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Penataan tersebut meliputi penataan trotoar atau pedestrian, penertiban pedagang kaki lima, persampahan, saluran air, dan berbagai sektor lainnya.
Dedie Rachim meyakini kerja bersama mulai dari tingkat kota hingga wilayah akan memberikan dampak manfaat yang besar bagi masyarakat. (Zie)
