Jakarta, Pelita Baru
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang kini telah membawanya menjadi terdakwa bersama tiga orang lainnya.
“Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini,” kata Gus Yaqut kepada wartawan usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Gus Yaqut mengatakan, pihak yang disebut menerima uang dalam dakwaan telah disebutkan secara jelas. Sementara adanya uang yang disebut mengalir kepadanya, menurut Gus Yaqut, merupakan asumsi.
“Jadi yang menerima tadi sudah disebutkan siapa, dan ada yang disebutkan mengalir ke saya dan itu adalah asumsi. Dan saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari proses yang sekarang jadi perkara ini. Ini yang pertama,” tegasnya.
Gus Yaqut juga mempertanyakan pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari pengelolaan kuota haji tambahan. Menurutnya, pihak yang menerima uang maupun memperoleh keuntungan seharusnya dihadirkan dalam perkara tersebut.
“Mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya itu yang harusnya dihadirkan di sini. Yang menerima uang dari PIHK atau PIHK yang mendapat keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar,” tuturnya.
“Dan siapa pun lah yang mendapatkan keuntungan, menambah kekayaan dan seterusnya itu yang harus dihadirkan di sini. Ini yang menurut saya penting sekali untuk menjadi catatan kita ya,” sambungnya.
Gus Yaqut juga mempertanyakan kerugian negara yang didakwakan dalam perkara tersebut. “Dan kerugian negara di mana? Kita juga nggak paham. Makanya tadi saya tanya kan, saya sampaikan ketika ditanya apa saya paham, saya nggak memahami. Di mana kerugian negaranya?” tegasnya lagi.
Sebelumnya, JPU KPK membongkar dugaan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyiapkan uang sebesar 1 juta Dolar AS atau sekitar Rp17,8 miliar untuk memengaruhi hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tahun 2024.
JPU mengatakan, DPR membentuk Pansus Angket Haji tahun 2024 pada 9 Juli 2024. Pembentukan Pansus didorong adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi,” kata Jaksa KPK.
Menurut JPU, Yaqut kemudian menggelar rapat di sebuah hotel di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rapat tersebut dihadiri mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, seluruh staf khusus Menteri Agama, serta pejabat eselon II di lingkungan Kemenag.
Dalam rapat tersebut, dibahas rumusan jawaban yang akan disampaikan untuk menghadapi kemungkinan pertanyaan Pansus Angket DPR, termasuk mengenai pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dengan komposisi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
“Bahwa pada rapat tersebut membahas tentang jawaban-jawaban yang akan dirumuskan terkait perkiraan pertanyaan-pertanyaan dari Panitia Khusus Angket DPR RI nantinya, termasuk merumuskan alasan-alasan dilakukannya pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus,” jelas Jaksa KPK.
Tak hanya menyiapkan jawaban menghadapi Pansus, JPU mendakwa Gus Yaqut juga menyiapkan uang dalam jumlah fantastis.
“Bahwa selain melaksanakan rapat sebagaimana di atas, Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan uang sejumlah 1.000.000 dolar AS melalui Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Muhammad Nuruzzaman selaku staf khusus Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas dengan tujuan untuk memengaruhi hasil Pansus Angket Haji tahun 2024,” ungkap Jaksa KPK.
Semenetara itu, Kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini membantah adanya penyitaan uang Rp100 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah kliennya di Jakarta Timur terkait perkara dugaan korupsi kuota haji.
“Yang digeledah itu tidak ada yang disampaikan Rp100 miliar, tidak ada harta Rp1 pun,” kata Mellisa kepada wartawan.
Menurut Mellisa, barang yang disita penyidik KPK saat melakukan penggeledahan hanya berupa paspor dan buku catatan atau notebook. Selain itu, penyidik disebut menyita telepon seluler milik tamu yang kebetulan berada di rumah Yaqut.
“Hanya paspor. Yang kedua, catatan notebook. Yang ketiga, handphone tamu yang kebetulan datang. Enggak ada uang Rp1 pun,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mellisa untuk membantah narasi yang menyebut KPK menyita uang hingga Rp100 miliar dari rumah Gus Yaqut.
Sementara itu, pada sidang perdana yang digelar hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Gus Yaqut melakukan tindak pidana korupsi terkait pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan Staf Khusus, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama.
Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.
Menanggapi dakwaan tersebut, Mellisa juga mempertanyakan dasar kerugian negara yang didakwakan kepada kliennya. Ia menilai dana yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut merupakan uang jemaah, bukan uang negara.
“Pertama, yang jadi persoalan adalah yang mana uang negaranya? Ini kan uang jemaah yang diambil dari keuntungan PIHK. Jadi nggak ada uang negaranya, karena uang jemaah ini akadnya itu bukan akad kayak dikelola negara. Akadnya ini akad wakalah,” pungkas Mellisa.
Terlepas dari itu, Gus Yaqut menegaskan seluruh kebijakan yang diambilnya saat menjabat menag, termasuk terkait penyelenggaraan ibadah haji, didasarkan pada upaya menjaga keselamatan jemaah.
Yaqut menyebut prinsip yang digunakannya adalah hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa.
“Yang paling penting, semua kebijakan yang saya ambil itu dasarnya adalah hifdzun nafs. Bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan jiwa jemaah haji. Ini sesuai dengan napas UU 8/2019 tentang (Haji). Itu,” kata Gus Yaqut.
Menurut Gus Yaqut, sebagai menag saat itu, dirinya memiliki tugas memberikan pembinaan dan layanan sekaligus menjamin keselamatan jemaah haji. “Jadi tugas saya waktu itu sebagai menteri agama adalah menjamin, memberikan pembinaan, memberikan layanan, dan menjamin keselamatan jemaah. Itu yang saya lakukan dan semua Alhamdulillah tercapai dengan baik,” terangnya. (fex/*)
