Bogor, Pelita Baru
Bupati Bogor, Rudy Susmanto terus mencari solusi untuk tetap menjaga kesehatan fiskal daerah, menyusul penyesuaian pendapatan dari pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat yang belum terealisasi sepenuhnya sesuai perencanaan.
Salah satu langkahnya adalah dengan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat melakukan inventarisasi serta evaluasi terhadap program yang belum berjalan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
“Saya meminta seluruh pimpinan OPD dan camat segera menginventarisasi program-program yang belum berjalan. Kita harus menghitung kembali kemampuan fiskal daerah agar tidak terjadi persoalan pembayaran pada akhir tahun anggaran,” ujar Rudy saat memimpin rapat penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (26/10/2026).
Lebih lanjut, Rudy juga menegaskan, penundaan sementara program bukan berarti menghapus kegiatan, melainkan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Rudy juga memastikan Pemkab Bogor tidak berencana mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN maupun hak keuangan anggota DPRD.
Rudy mengingatkan agar setiap perangkat daerah memastikan pekerjaan dan kewajiban pembayaran dapat diselesaikan sesuai ketentuan hingga akhir tahun anggaran.
“Kita harus memastikan setiap program dapat diselesaikan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Rudy mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi, koordinasi, soliditas, dan integritas serta menghindari konflik internal.
“Kita ini satu keluarga, satu saudara, saling menjaga, saling melindungi. Kita harus kompak karena keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor merupakan tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Ia berharap penyesuaian program selama dua bulan ke depan dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sehingga pelaksanaan pembangunan pada 2027 berjalan lebih optimal.
Sekedar diketahui, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, terdapat penyesuaian pendapatan dari opsen pajak. Selain itu, pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga belum terealisasi sepenuhnya sesuai perencanaan.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada akhir tahun anggaran. (duan/*)
