Komisi 1 DPRD Minta BPN Bogor 1 Jangan Dzolimi Masyarakat

oleh -49 Dilihat
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Yaudin Sogir. (Rohadi | pelitabaru.com
banner 468x60

Bogor, pelitabaru.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Yaudin Sogir meminta agar para pejabat di lingkungan ATR/BPN Kabupaten Bogor 1 untuk tidak mendzolimi masyarakat pemohon sertifikat.

Hal tersebut dia sampaikan saat mengetahui banyak nya pemohon di kantor pertanahan tersebut yang tak kunjung memiliki kepastian kapan sertifikat nya diterbitkan.

banner 336x280

“Semestinya BPN menjalankan kinerjanya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur). Saya dapat pengaduan dari masyarakat kan ada yang ngurus pengakuan hak sudah dua tahun tapi belum selesai, bahkan belum terlihat tanda-tanda barang itu jadi, ini kan sama saja dengan mendzolimi masyarakat,” kata Sogir kepada wartawan di Cibinong pada Senin (17/11/2026).

Menurutnya, jika berkas permohonan tersebut terdapat kekurangan semestinya pihak BPN segera menginformasikan kepada pemohon, sehingga berkas tetap berjalan.

“Jadi jangan di diamkan saja, masa berkas tidak ada kekurangan tapi kok proses nya sampai dua tahun belum jadi,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, bahwa baru-baru ini kantor pertanahan terus menjadi sorotan atas sejumlah kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum dari Polda Metro Jaya (PMJ), untuk itu semestinya tidak menambah masalah baru.

“Jadi saya mohon agar berbenah diri lah, tunjukkan pelayanan terbaiknya,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat mengeluhkan pelayanan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor yang dinilai terlalu berbelit-belit.

Seperti yang dialami Yudono warga Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede. Hanya ngurus pemecahan sertifikat rumah tinggalnya, dari bulan Maret 2025 hingga kini tak kunjung jelas kapan selesainya.

“Saya mengajukan permohonan pemisahan bidang atas rumah saya sendiri sejak Maret 2025 yang lalu, sampai sekarang belum juga selesai. Saya tidak paham apa kendala nya, karena seingat saya berkas permohonan nya lengkap, tidak ada kekurangan,” kata Yudono.

Lain halnya dengan Tifani, warga Cibubur yang memiliki sebidang tanah di Pakansari, Kecamatan Cibinong, yang mengurus proses permohonan hak dari tanah adat.

Dia mengaku berkas permohonan nya juga tak kunjung ada tanda-tanda kapan selesai nya. “Berkas saya dari Desember 2024 loh mas, sampai sekarang belum jadi, mungkin dikekepin itu berkasnya kali, jadi gak jadi-jadi,” cetus Tifani dengan nada kesal.

Kepada sejumlah awak media sebelumnya, Kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor I Didik Purnomo ketika ditemui beberapa waktu lalu di kantornya mengaku, pihaknya akan segera melakukan pembenahan dalam pelayanan di internal kantor.

“Saya akan tunjuk seorang PIC (Person in Charge-red) atau penanggung jawab di masing-masing seksi. Misalnya di pengukuran, tidak harus Kepala Seksi Pengukuran, tapi ada PIC nya yang bisa menemui pemohon terkait persoalan yang dialaminya,” kata Didik. (adi)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *