Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja keras dan menciptakan kondisi negeri damai. Karena itu, kepala negara mengingatkan kepada para pengkhianat bangsa untuk tobat.
“Kita harus berfikir yang lebih besar. Saya memilih berusaha, kita cari titik-titik persamaan, kita kerja untuk rakyat. Sesungguhnya, kita bawa kesejahteraan kepada rakyat, kita jaga keutuhan bangsa kita jaga kerukunan ras suku agama, kita bikin sejuk jangan meneruskan kebencian, kedengkian. Kita sakit, kita cari jalan yang terbaik,” seru Prabowo dikutip Minggu (15/11/2026).
Kepala Negara juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang memberikan keuntungan besar kepada pihak-pihak tertentu, tetapi hasilnya justru dibawa ke luar negeri. Presiden mengingatkan bahwa kekayaan tersebut merupakan milik rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegas Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem yang dinilai keliru, termasuk menghadapi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kepentingan yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara. Menurut Presiden, tujuan utama pembenahan tersebut adalah menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia serta memastikan seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan bangsanya.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembenahan sistem politik juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Presiden Prabowo pun mengajak para pemimpin politik untuk berani melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan dalam sistem yang berjalan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Presiden menyebut prinsip tersebut sebagai amanat para pendiri bangsa yang harus terus ditegakkan dalam pengelolaan perekonomian Indonesia.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.
Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Presiden menetapkan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.
Selain pengelolaan pertambangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor untuk mencegah manipulasi laporan yang dapat merugikan negara. Melalui mekanisme satu pintu, pemerintah ingin memastikan setiap komoditas yang diekspor tercatat sesuai dengan jumlah sebenarnya sehingga pengelolaan kekayaan nasional dapat diawasi secara lebih optimal.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden Prabowo.
Disisi lain, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa efisiensi anggaran negara dilakukan agar setiap rupiah uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasil penghematannya dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan bahwa salah satu sumber kebocoran anggaran berasal dari pola belanja barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, provinsi, dan kabupaten.
Kondisi tersebut menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda, sehingga pemerintah perlu menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi kebocoran yang diperkirakan mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Presiden Prabowo.
Sebagai bentuk pemanfaatan hasil efisiensi, Presiden menyampaikan rencana penambahan anggaran bagi pemerintah daerah dalam waktu dekat. Setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar, dengan kemungkinan penambahan bagi ibu kota kabupaten yang lebih besar.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memaparkan bahwa penghematan anggaran memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan. Anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat menjangkau hingga 88.000 sekolah, sementara pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden. (fuz/*)












