Jakarta, Pelita Baru
Saran Presiden Prabowo Subianto kepada Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung (MA) dalam menghadapi polemik yang menyeret namanya belakangan ini, sepertinya bakal mentok.
Sinyal ini dikuatkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan, Gibran tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah. Putusan MA itu bersifat final dan mengikat. Apalagi, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), lantaran dia bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya, Selasa (10/11/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menko Kumham Imipas juga bilang, perkara di MA itu melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai pihak tergugat. Karena tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama berlangsungnya proses di MA, Gibran kehilangan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.
Padahal, pembuktian dokumen harus dilakukan di dalam persidangan. Bukan di luar forum hukum. “Membuktikan itu kan waktu sidang. Kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait dinamika politik di parlemen, seperti wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) serta isu pemakzulan, Yusril menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan intervensi.
Dia menegaskan, Pemerintah bersikap pasif soal dokumen pendidikan Gibran, sampai ada arahan lain dari Prabowo Subianto Presiden.
Sebelumnya, isu soal mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terus menguap ke permukaan. Sinyal kuat bahkan sudah dilontarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membenarkan jika suami Selvi Ananda Putri ini telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau (Gibran-red) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Menyikapi niat itu, menurut Prasetyo, tidak ada pernyataan penolakan dari Prabowo. Justru, kata Pras, sapaannya, dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, kepala negara memberi masukan ke Gibran dalam menghadapi polemik yang menyeret namanya belakangan ini.
Salah satunya adalah agar Gibran tetap berjuang di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Terkait ramainya pembicaraan di DPR, termasuk wacana pemakzulan yang ditanyakan wartawan, Prasetyo menyebut hal itu sebagai proses politik yang harus dihormati. Ia merujuk pada penggunaan hak anggota DPR untuk mendengarkan pendapat.
Pun begitu dengan permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara (TUN). “Itu kan proses hukum. Kita menghormati dan mempersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Gibran memberikan keterangan terpisah di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam pernyataannya, ia tidak menyinggung soal niat pengunduran diri.
Gibran hanya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang. “Beliau (Prabowo) memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.
Ia kemudian menjelaskan salah satu arahan Presiden, yakni melanjutkan upaya hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” katanya.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Lalu, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.
Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menginisiasi hak menyatakan pendapat yang bisa berimplikasi pada pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.(fuz/*)
