Cibinong, Pelitabaru.com – H. Amir Amirulloh calon legislatif (Caleg) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Propinsi Jawa Barat (Jabar) Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Bogor dalam pemilihan anggota legislatif 2024-2029, terpaksa menagih uang Bisyaroh (amplop) Rp 100 Juta yang belum dibayar hingga kini.
Tagihan itu terungkap pada Surat dari Kuasa Hukum Amir, Fuji Handriyana dari Kantor Hukum FH & Rekan, Nomor 078/KL/FH/VII/2026, tanggal 11 Agustus 2026, tertanda Fuji Handriayana beralamat Kantor Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat.
Menurut Fuji, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2026, H Amir selanjutnya disebut pemberi kuasa, menunjuk, Fuji Handriayana, Okta Fratama, Dani Yunito, M Rianto, Muhammad Iqbal dan Yogie Noorivansyah, Kusnadi, mewakili dan memberikan bantuan hukumkepada pemberi kuasa.
“Pada 16 Juli 2026, Fraksi PKB DPRD Propinsi Jawa Barat, di Bandung, mengadakan rapat membahas mengenai Basiroh untuk caleg Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat 2024-2029,” ujarnya, Selasa (10/11/2026) di Cibinong.
“Basiroh diberikan kepada caleg DPRD yang memproleh hak suara 10 persen dari total suara Dapil. Besaran pembayaran Basiroh sebesar Rp 5.000,00 per suara. Klien kami mendapatkan suara sebanyak 16.381 suara, dengan posisi peringkat 3,” imbuh Fuji.
Kata Fuji, kliennya tersebut mendapatkan limpahan suara dari caleg Dapil 6 atas nama Aan Surya Priyana sebanyak 2.863 suara dan limpahan dari dari caleg Dapil 6 atas nama Teguh Yulianto sebanyak 1.330 suara. Atas adanya limpahan tersebut, klien kami memperoleh total suara sebanyak 20874 suara.
Namun, jelasnya, kliennya tersebut, hingga saat ini belum pernah menerima Basiroh dari Fraksi PKB DPRD Propinsi Jawa Barat, sepeser pun. Alih-alih Sdr DidinAbdulah Ghozali yang memperoleh suara sebanyak 18.024 diangkat sebagai sebagai pengganti antar waktu (PAW) dari Sdri. Sugiyanti (almh).
“Surat yang kami layangkan tersebut dimaksudkan menunggu itikat baik dari DPW PKB Propinsi Jawa Barat, agar klien kami dirugikan baik secar moril maupun secara materiel,” pungkas Fuji.
Sementara itu Ketua DPW PKB Propinsi Jawa Barat Syaiful Huda, kata Fuji, hingga kini belum memberikan jawaban. (Ahp)
