Jakarta, Pelita Baru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membocorkan pertemuan para purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Minggu (8/11/2026).
Menurut Tito, pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan persoalan kebocoran negara. Dikatakan, pertemuan itu membicarakan upaya pemerintah menutup celah kebocoran negara.
“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi, apa, kebocoran negara dan lain-lain,” kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain membahas persoalan kebocoran negara, Persatuan Purnawirawan Polri juga menyampaikan dukungan pemerintahan Prabowo. tito mengatakan, PP Polri mendukung kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya mendengar juga intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” jelasnya.
Meski demikian, Tito tidak bersedia menguraikan lebih jauh mengenai pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia menilai Ketua Umum PP Polri sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri lebih tepat untuk menjelaskan hasil pertemuan.
“Dan intinya adalah PP Polri ya sebetulnya yang lebih kompeten adalah Bapak Bambang Hendarso,” kata dia.
Di sisi lain, Tito mengaku tidak mengetahui alasan Kapolri periode 2019-2021 Jenderal (Purn) Idham Azis tidak menghadiri pertemuan bersama Prabowo tersebut. Tito mengaku kehadirannya semata-mata untuk memenuhi undangan. “Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir,” katanya.
Sebelumnya, para purnawirawan Polri menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo menerima para mantan pimpinan Polri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. (fuz)
