Kota Bogor, Pelita Baru
DPRD Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperketat dan mempercepat pemblokiran situs judi online (judol).
Langkah ini dinilai mendesak agar pemerintah daerah tidak kalah cepat dengan sindikat judi daring yang kerap “kucing-kucingan” mengganti alamat web.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, menegaskan bahwa upaya pemberantasan tidak boleh hanya berhenti pada sebatas imbauan moral kepada masyarakat. Pemkot harus mengambil tindakan nyata yang seirama dengan semangat pemerintah pusat.
“Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo,” ujar Mohan, dikutip Minggu (8/11/2026).
Dalam rapat pembahasan bersama Diskominfo, terungkap fakta ironis bahwa sejauh ini belum ada laporan resmi dari masyarakat yang masuk terkait permintaan pemblokiran situs judol. Padahal, ancaman di dunia maya terus mengintai tanpa henti.
Sindikat perjudian terbukti licik, sebab ketika satu situs ditutup, mereka langsung melahirkan domain baru dengan nama dan alamat yang berbeda.
“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama,” tegas Mohan.
DPRD lantas meminta Diskominfo transparan mengenai standar waktu (SLA) respons pemblokiran, mulai dari laporan diterima hingga situs benar-benar lumpuh. Ke depan, partisipasi warga akan dilibatkan melalui optimalisasi kanal aduan di portal resmi pemerintah serta akun media sosial Diskominfo, yang tentunya harus masif disosialisasikan ke publik.
Ketegasan DPRD ini bukan tanpa alasan. Sebab, dampak sosial judi online di Kota Bogor sudah berada di ambang lampu merah.
Berdasarkan data transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), wilayah Bogor Selatan tercatat sebagai kawasan dengan nilai transaksi judi online tertinggi di Kota Bogor.
Mohan mengingatkan bahwa bahaya judol jauh lebih destruktif daripada sekadar kerugian finansial. Praktik haram ini terbukti memicu konflik rumah tangga, meruntuhkan ekonomi keluarga, hingga merusak tatanan kesejahteraan sosial.
Bahkan, dalam rapat bersama Diskominfo, mencuat kasus memprihatinkan di mana hak penerima Bantuan Sosial (bansos) warga harus dicabut akibat anggota keluarga—termasuk anak-anak—terjerat lingkaran setan judi online.
“Dampak sosialnya sangat dirasakan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Mohan.
Mohan juga mengingatkan kepada seluruh warga Kota Bogor agar tidak sekali-kali mencoba atau tergiur dengan candu judi daring.
“Untuk masyarakat Kota Bogor, jangan coba-coba mengakses atau bermain judi online. Karena kalau sudah masuk, pasti akan terus-terusan dan akhirnya ketagihan,” pungkasnya. (her)
