Jakarta, Pelita Baru
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto akhirnya angkat bicara soal kasus dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Mantan Kapolres Bogor ini menegaskan, tindakan yang diambil merupakan bentuk penerapan hukum, bukan berkaitan dengan rivalitas di lingkungan Korps Bhayangkara. Ia juga memastikan, institusi Polri saat ini sangat kompak. Seluruh jajaran di tingkat daerah pun diinstruksikan untuk tetap bekerja secara profesional dalam menjaga kamtibmas.
“Kami yakin bahwa saat ini Polri sangat solid, dan tentunya untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas,” tegas Suyudi di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Besar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Suyudi juga memastikan, penanganan perkara ini murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau atau apa pun. Karena itu, pengusutan kasus tersebut bahkan dinilai untuk memberikan proteksi, pelayanan, dan rasa aman kepada seluruh rakyat.
“Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar mantan Kepala BNN itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mendesak kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan pengusaha diusut tuntas dan transparan. “Harus tuntas dan transparan,” kata Saan.
Saan menilai, kasus penyadapan ilegal tersebut perlu dirunut, termasuk apa motif di baliknya. Hal itu penting ditelusuri sampai tuntas agar tidak lagi ada spekulasi liar di masyarakat.
“Ya harus dirunut dan motifnya apa kan gitu apa penyadapan itu. Apalagi itu kan apa dikatakan secara ilegal ya,” kata Wakil Ketua Umum DPP NasDem tersebut.
Dilain pihak, Pengamat Politik dan Kebijakan Mohammad Anas RA menilai, skandal penyadapan secara ilegal (illegal wiretapping) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk konspirasi politik dan tindakan sabotase dari dalam lingkaran Istana Negara untuk melemahkan kedaulatan negara.
Anas juga menyayangkan kejahatan penyalahgunaan wewenang ini justru terjadi di tengah fokus Presiden Prabowo memperkuat persatuan nasional serta diplomasi politik internasional.
“Tiga jenderal aktif ditahan Mabes Polri kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk konspirasi politik upaya sabotase melemahkan negara dan penyadapan sejumlah tokoh, pimpinan ormas, media, LSM ikut disandera menggambarkan ruang kebebasan bersuara dan berkelompok menjadi terancam,” katanya.
Anas memetakan ada tiga peta kepentingan utama di balik operasi intelijen gelap tersebut. Pertama, Kepentingan Geopolitik Internasional. Posisi strategis Indonesia dalam komoditas energi, pangan, dan rantai pasok global menjadikan informasi arah diplomasi serta negosiasi perdagangan luar negeri Presiden Prabowo sebagai sasaran vital spionase.
“Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik kawasan, perdagangan internasional, energi, pangan, serta rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, keamanan komunikasi kepala negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat ditawar. Informasi strategis mengenai arah diplomasi, negosiasi perdagangan, dan kebijakan luar negeri merupakan aset penting negara,” ucapnya.
Karena itu, kata dia, dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditangani secara serius karena motifnya bisa melemahkan posisioning Indonesia. Kedua, Kepentingan Korporasi. Kebijakan sistem perekonomian dan penataan ulang ekspor-impor oleh pemerintah disinyalir memicu perlawanan dari entitas bisnis tertentu yang merasa dirugikan.
“Kebijakan pengetatan regulasi, perubahan perizinan, pengawasan komoditas, maupun penataan rantai pasok bisa menimbulkan respons dari kelompok bisnis yang terdampak dirugikan, ini terjadi jika motifnya koorporasi ingin mengambalikan kebijakan yang lebih menguntungkan ” ucap Anas.
Ketiga, Kepentingan Kelompok Politik. Dinamika politik pasca-gelombang demonstrasi Agustus 2025, letupan isu patahan sejarah dan pemilu lebih cepat sebelum 2029, video viral ajakan Saiful Mujani menggulingkan Prabowo serta munculnya diskursus penataan kekuasaan di ruang publik mengindikasikan adanya pergerakan elemen tertentu yang kecewa terhadap kebijakan presiden.
“Jika motifnya adalah pengambil alihan kekuasaan, maka gejolak politik akan terus berlangsung,” tegasnya.
Anas yang juga Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia menduga ketiga kepentingan tersebut memungkinkan berkolaborasi menggunakan sumber daya yang mereka miliki. “Saya menilai bahwa ketiganya bisa dilakukan oleh masing masing kepentingan bahkan bisa saling berkolaborasi menggunakan sumberdaya yang dimiliki jika kepentingannya satu tujuan tentu Mabes Polri, BIN dan stakholder pemerintah akan menemukan benang merahnya, kita tunggu saja,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anas menyoroti dua aspek sensitif dalam perkara ini, yakni kedekatan historis Listyo Sigit Prabowo dengan Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta pola arus komunikasi kepresidenan melalui Seskab Teddy Indra Wijaya.
Anas mengungkit perjalanan karier Listyo Sigit yang bersinggungan erat dengan Jokowi selama 13 tahun, mulai dari Kapolresta Surakarta, ajudan Presiden pada 2014, hingga diangkat sebagai Kapolri.
“Jika melihat karir gemilang listyo sigit prabowo ada campur tangan Jokowi yang berlangsung selama 13 tahun sejak keduanya menjabat kapolresta dan wali kota surakarta, LSP ditunjuk menjadi ajudan presiden awal pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 hingga menjadi kapolri hingga tahun 2026. Apakah perbuatan penyadapan ini adalah inisiatif Listyo Sigit Prabowo atau atas perintah pihak lain, kedua motif ini tentu akan membahayakan presiden sebagai simbol negara,” paparnya.
Di sisi lain, dominasi jalur komunikasi Istana yang melintasi Seskab Teddy Indra Wijaya—yang memiliki rekam jejak 2015 mengikuti pendidikan intelijen di Australia serta pernah menjadi ajudan Jokowi dan ditugaskan menjadi ajudan Prabowo Subianto—turut memicu perhatian.
Anas pun mendesak dilakukannya audit sistem menyeluruh di lingkungan Kepresidenan. “Akses komunikasi pribadi presiden baik langsung maupun tidak langsung melalui telepon, pesan pribadi, dan komunikasi elektronik Presiden lebih tersorot kepada seskab, sehingga perlu dilakukan audit independen atas akses dokumen dan sistem informasi kepresidenan yang berjalan selama ini baik melalui Mensesneg, Seskab, Sekretariat Presiden dan KSP. Audit internal ini akan membuka kontak pandora siapa yang terlibat dan apa motifnya,” pungkasnya. (fuz/*)
