Jakarta, Pelita Baru
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan Polri terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum, pemadaman di wilayah terdampak, serta penguatan pencegahan dan deteksi dini.
Hingga saat ini, terang dia, dari 97 laporan polisi (LP) terkait karhutla, sebanyak 92 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kapolri menyampaikan bahwa penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kita lakukan penyelidikan, dari 97 LP, menjadi 92 naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kita periksa,” ujar Kapolri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026),
Ia menjelaskan, hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik setelah penetapan pihak terkait dilakukan sesuai prosedur hukum. “Ya tentunya sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kita tetapkan akan kita ekspos oleh Pak Kabareskrim,” kata Kapolri.
Penegakan hukum menjadi salah satu langkah Polri untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam perkembangan penanganan perkara hingga 13 Oktober 2026, Bareskrim Polri telah menangani kasus yang melibatkan korporasi dan perorangan. Dalam penanganan tersebut, sembilan tersangka telah ditetapkan dalam perkara korporasi dan 223 tersangka dalam perkara perorangan. Pengembangan kasus terus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang ditemukan di lapangan.
Selain penegakan hukum, Polri mengoptimalkan dukungan operasional untuk membantu pemadaman di sejumlah wilayah terdampak. Penguatan operasi dilakukan melalui pengerahan personel dan penggunaan peralatan yang dapat menjangkau titik api di medan yang sulit diakses.
“Kita menguatkan operasi di kewilayahan, untuk memadamkan api dengan berbagai cara termasuk penggunaan X-Fire, kemudian dengan menggunakan motor trail, ATV, untuk bisa tembus ke daerah yang menjadi titik api,” ungkap Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pada aspek pencegahan, Polri meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), kesiapan personel, serta sinergi lintas sektor. Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko karhutla.
Polri turut mendorong langkah mitigasi dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat, antara lain melalui pembentukan kelas aman asap bagi pelajar dan pendampingan psikologis bagi warga terdampak. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah karhutla, menjaga lingkungan, serta melaporkan potensi kebakaran sejak dini.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.
Syarief mengatakan, persoalan karhutla dan kabut asap sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki upaya pencegahan dan penanganan bencana ke depan.
“Ini menjadi pelajaran bukan hanya bagi Kalimantan Barat, tetapi juga bagi wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Kita di DPR sudah sering menyampaikan bahwa negara kita sangat rawan bencana, mulai dari gempa bumi hingga banjir besar,” kata Syarief dalam keterangannya kepada media, dilansir Kamis (15/10/2026).
Ia menilai, karhutla yang memicu kabut asap menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan. Karena itu, penambahan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana dinilai perlu dipertimbangkan agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
“Tentu semuanya harus kita antisipasi, baik dengan menambah peralatan maupun perlengkapan lainnya. Mungkin ke depan kita juga perlu memiliki pesawat seperti yang digunakan Jepang agar ketika terjadi kebakaran, pemadaman bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
Syarief berharap pengalaman menghadapi karhutla dan kabut asap selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa. “Mudah-mudahan, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depan,” tambahnya.
Terkait anggaran penanganan bencana, Syarief mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan pos anggaran bagi pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk menangani bencana di masing-masing wilayah.
“Tentu sudah ada pos-pos anggaran yang disiapkan untuk pemerintah daerah. Saya kira pemerintah daerah akan menganggarkan dan menyerapnya sesuai dengan kebutuhan untuk menangani persoalan tersebut,” pungkasnya. (fuz)
