Oleh: Dimi Darmawan*)
Penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tiga Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor mulai dari Bappenda, BKPSDM, hingga Dinas Pendidikan bukan sekadar berita kriminalitas biasa.
Penyitaan uang tunai senilai Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan insentif/upah pungut pajak pegawai, serta pengusutan dokumen pengadaan barang dan jasa, secara nyata membongkar rapuhnya benteng akuntabilitas di daerah ini.
Bagi saya, peristiwa ini memperlihatkan krisis yang lebih mendalam: benturan antara narasi perlindungan reputasi kekuasaan dengan realitas penegakan hukum yang berbasis bukti.
Retorika “Ketakutan” dan Depolitisasi Data
Respons resmi dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang mengimbau publik untuk tidak berspekulasi dan meminta agar jajaran birokrasi tidak “takut mengambil keputusan”, adalah bentuk komunikasi politik yang sangat terukur. Di satu sisi, langkah ini tampak seperti upaya menjaga stabilitas pelayanan publik.
Namun, jika kita kuliti, ada pergeseran pikiran yang berbahaya. Mengapa penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan anggaran sering kali digiring seolah-olah menjadi ancaman bagi kelancaran pembangunan?.
Kekuasaan seharusnya tidak merespons dengan membangun narasi defensif. Ketika skandal ini mencuat, respons yang keluar dari pemerintah daerah justru terasa janggal.
Pernyataan agar publik “tidak berspekulasi” dan imbauan agar jajaran birokrasi “tidak takut mengambil keputusan” adalah bentuk komunikasi politik yang defensif.
Ibaratkan “kebakaran jenggot”, elite lokal tampak sibuk memadamkan persepsi ketimbang memberantas api korupsinya itu sendiri.
Kalau kita lihat dengan jelas, ada juga pergeseran pikiran yang menyesatkan di sini: mengapa kedatangan KPK yang membongkar penyelewengan justru dibingkai seolah-olah menjadi ancaman bagi pelayanan publik?.
Ini adalah bentuk demagogi birokrasi sebuah taktik menanamkan rasa cemas ke tengah masyarakat seakan-akan penegakan hukum bakal melumpuhkan pembangunan.
Padahal sederhananya: yang melumpuhkan Bogor bukanlah kedatangan KPK, melainkan tangan-tangan jahil di dalam birokrasi yang menggerogoti uang rakyat di balik meja kerja.
Degradasi di Halaman Istana
Menilai kepemimpinan tidak cukup hanya melihat deretan baliho pencitraan. Kepemimpinan harus diuji dengan integritas ekosistem yang dipimpinnya.
Bila di bawah kepemimpinan daerah saat ini pratik bancakan insentif dan dugaan korupsi masih subur, maka kita sedang menyaksikan degradasi nilai yang nyata.
Praktik culas di tingkat daerah ini bukan saja mengotori marwah Pemkab Bogor, akan tetapi secara tidak langsung melecehkan komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Kepala Negara dari daerah ini.
Menggelikan rasanya jika Bogor ingin dikenal sebagai pusat gravitasi politik nasional, akan tetapi tata kelola internalnya masih di kelola dengan mentalitas “kucing dalam karung”.
dengan adanya kasus korupsi di Kabupaten Bogor, ini sudah terbukti bahwa kepemimpinan kabupaten bogor dibawah Rudy susmanto terdegradasi secara nilai dan integritas.
Walaupun yang terjerat kasus Korupsi itu adalah bawahannya, itu menandakan ketidak becusan atasnya, istilah itu sering kita dengar dengan kata “Ikan busuk dari kepalanya” sebagaimana pepatah mengatakan, ikan busuk dari kepalanya. Integritas sebuah institusi selalu tercermin dari kualitas kepemimpinannya.
Transparansi atau Terus Terdegradasi
Tentunya kita harus menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang dipimpin KPK. Namun, masyarakat Bogor tidak boleh dininabobokkan oleh retorika penenang.
Kabupaten Bogor tidak bisa terus-menerus dikelola dengan mengandalkan pemolesan citra.
Jika pimpinan daerah tidak mampu menunjukkan ketegangan moral yang sama dengan Kepala Negara dalam memberantas korupsi, maka sudah saatnya Pemkab Bogor dibersihkan dari para benalu sampai ke akar akarnya.
Tanpa transparansi radikal, narasi “Bogor Istimewa” hanya akan berakhir menjadi lelucon konyol. (*)
*) Penulis adalah mahasiswa Univ. Pakuan Bogor dan Aktivis HMI
