Bogor, pelitabaru.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto fokus terus bekerja untuk rakyatnya. Ia pun memastikan semua program peningkatan taraf hidup masyarakat, baik yang sedang berjalan maupun dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor, tetap berjalan.
Pernyataan Rudy ini sekaligus menepis anggapan jika roda pemerintahan di Bumi Tegar Beriman nyaris stagnan seiring dengan proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah berlangsung.
“Pada saat proses ini berjalan, kami pastikan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh terganggu. Semua harus berjalan normal,” kata Rudy di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Ia menegaskan Pemkab Bogor menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
Menurut Rudy, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen sehingga pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk, patuh terhadap segala kebijakan, segala langkah-langkah yang hari ini sedang ditempuh oleh aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Rudy mengakui proses hukum tersebut sempat menimbulkan keraguan di sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengambil langkah.
Terlebih, menurut dia, proses KPK telah menyentuh sejumlah perangkat daerah, mulai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga Dinas Pendidikan.
Namun, Rudy meminta jajarannya tidak menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
Terlebih, Pemkab Bogor hanya memiliki waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun untuk menyelesaikan berbagai agenda pembangunan.
“Masyarakat menunggu langkah kita, masyarakat menunggu kiprah kita. Infrastruktur, program-program yang sudah teranggarkan dalam postur APBD tahun anggaran 2026, pastikan semuanya berjalan,” kata Rudy.
Ia menekankan seluruh program harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan dasar lainnya.
Ketika ditanya apakah Pemkab Bogor akan tetap “gas” menjalankan pembangunan di tengah proses hukum tersebut, Rudy menegaskan pemerintah daerah tidak akan menghentikan agenda yang telah direncanakan.
“Tetap gas terus,” ujarnya.
Rudy menyebut Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan, mulai dari jalan dan sekolah rusak, rumah tidak layak huni hingga kemiskinan.
Ia menargetkan persoalan jalan dan sekolah rusak dapat dituntaskan secara bertahap pada 2027-2028, sebelum memasuki masa menjelang tahun politik 2029.
“Bogor harus berubah, Bogornya harus maju. Tidak ada waktu lagi, momentum kita membangun tinggal 2027, 2028,” kata Rudy.
Ia juga meminta seluruh jajaran Pemkab Bogor tetap berhati-hati dan bekerja sesuai aturan sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum.
Sementara mengenai proses penyidikan, Rudy menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan memastikan Pemkab Bogor akan menghormati apa pun hasil proses hukum tersebut.
“Apa pun nanti hasilnya, kita adalah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. (don)
