Jakarta, Pelita Baru
Tak dipungkiri jika eskalasi politik Indonesia pada tahun 2026 ini, terus memanas. Serangkaian peristiwa besar mulai dari korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Operasi Tangkap Tangan (OTT) belasan kepala daerah hingga kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah menjadi penyulutnya.
Ironisnya, semua itu tertuju pada lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto yang seolah tak pernah diberi nyaman dan terus digoyang untuk dilemahkan. Menarik disimak bagaimana langkah Presiden menyikapi dinamika ini.
Aktivis Said Didu memiliki analisis yang cukup menarik dalam menyikapi hal ini. Menurutnya, dinamika tersebut tidak selalu berlangsung secara terbuka, tetapi dapat muncul melalui kebijakan, manuver politik, maupun tindakan sejumlah pihak di dalam struktur pemerintahan.
“Targetnya Oktober 2026, ini ronde terakhir, apakah (Prabowo-red) KO atau menang angka,” kata Said Didu dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP dilihat, Selasa (18/8/2026).
Said pun menyinggung kasus yang melibatkan Febri Adriansyah. Ia menilai perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan korupsi, tetapi juga melihat adanya dimensi politik yang lebih luas.
Said menegaskan dirinya tidak bermaksud membela Febri. Namun, ia mempertanyakan narasi yang menurutnya berpotensi mengaitkan kasus tersebut secara langsung dengan Prabowo, Jaksa Agung, maupun tokoh lain di lingkaran Istana.
Menurut Said, perkembangan perkara tersebut perlu dilihat dalam konteks dinamika perebutan pengaruh di dalam pemerintahan. Karena itu, ia mengingatkan bahwa beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo.
“Kemampuan Presiden mempertahankan kendali pemerintahan akan sangat menentukan apakah tekanan politik tersebut dapat diredam atau justru berkembang menjadi krisis yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai, era pemerintahan Prabowo Subianto, dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga independensi kebijakan dan membuktikan komitmen perekonomian nasional di tengah bayang-bayang legitimasi publik.
“Ini merupakan dilema legitimasi serta beban politik yang diwariskan dari era sebelumnya. Posisi kritisnya tidak bergantung pada figur semata, melainkan pada kebijakan yang diambil,” kara Rocky pada di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip Selasa (18/8/2026).
Lebih mendalam, pada diskusi ini, Rocky membahas soal pola kepemimpinan Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta hingga menjadi Presiden. Ia menilai bahwa narasi populisme yang dibangun sejak awal kepemimpinan Jokowi cenderung meminimalkan perdebatan substansial atas gagasan dan rancangan kebijakan publik.
Dalam pandangan Rocky, kebijakan serta gaya komunikasi politik yang ditampilkan di depan publik sering kali dipoles sedemikian rupa demi pencitraan. “Bagaimana narasi keberhasilan pembangun atau penyelesaian masalah sosial sering ditayangkan secara berlebihan tanpa dibarengi substansi pemikiran teknokratis yang matang,” katanya.
Diskusi pun berlanjut pada penjelasannya mengenai fungsi filosofis demokrasi. Rocky menekankan bahwa kedaulatan rakyat bersifat absolut dan tidak pernah sepenuhnya diserahkan kepada politisi atau pejabat pemerintah.
Menurutnya, politik, merujuk pada pemikiran filosofis klasik, adalah sarana untuk membagikan atau mendistribusikan keadilan (distributing justice) kepada seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi disediakannya sebagai alat kontrol agar masyarakat memiliki ruang penuh untuk menuntut hak-haknya.
“Kesalahan fatal para penyelenggara negara terjadi ketika mereka menganggap kedaulatan rakyat telah beralih sepenuhnya ke tangan mereka, sehingga mengabaikan kritik dan suara publik,” tandas Rocky.
Di lain pihak, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyampaikan nasihat khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Amien mengingatkan presiden agar tidak menelan mentah-mentah semua laporan dari bawahannya karena informasi tersebut belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurut Amien, seorang presiden memiliki posisi yang rentan menerima laporan yang terlalu positif. Bawahan, kata dia, dapat memiliki kecenderungan menyampaikan informasi yang membuat pimpinan merasa kondisi pemerintahan berjalan baik
“Nasihat ringan saya untuk Mas Prabowo. Jangan ditelan semua laporan dari seluruh anak buah,” kata Amien, dikutip Selasa (18/8/2026).
Amien mengatakan dirinya memperhatikan pola penyampaian informasi dalam sejumlah pidato Prabowo. Ia mencermati presiden kerap menggunakan frasa yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan berasal dari laporan jajaran pemerintah.
“Saya perhatikan hampir pidato presiden diawali dengan kata-kata berdasarkan laporan yang saya terima,” imbuhnya.
Bagi Amien, penggunaan laporan sebagai salah satu sumber informasi tentu diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, persoalan muncul apabila seorang presiden terlalu percaya terhadap laporan tanpa melakukan pembanding dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa laporan dari birokrasi bisa saja memiliki nuansa yang terlalu positif. Dalam situasi tertentu, informasi tersebut bahkan dapat membuat seorang pemimpin terlena. “Mas Prabowo sudah paham betul bahwa laporan dari bawah tentu bernuansa budaya yang menyenangkan, bahkan meninabobokkan,” terangnya.
Amien kemudian menggambarkan seperti apa laporan yang menurutnya berpotensi membuat seorang presiden merasa sangat populer. “Laporan itu pasti menyenangkan, misalnya seluruh rakyat bangga bapak jadi presiden. Di perkotaan, pedesaan, bahkan tempat-tempat terpencil. Nama abaapak harum dan seterusnya,” ujar Amien.
Menurutnya, informasi semacam itu perlu diuji dengan kenyataan. Presiden tidak seharusnya hanya melihat kondisi masyarakat berdasarkan laporan birokrasi karena terdapat kemungkinan adanya jarak antara laporan dengan realitas yang dihadapi rakyat.
Amien menilai seorang pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Dengan cara tersebut, presiden dapat mengetahui apakah program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak sebagaimana yang dilaporkan.
Bagi Amien, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, semakin penting pula kemampuan untuk melakukan introspeksi dan memastikan laporan yang diterima sesuai dengan kenyataan di lapangan. (fuz/*)
