Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis soal polemik hukum pidana korupsi yang terjadi belakangan. Dengan tegas, kepala negara meminta seluruh jajaran aparatur negara untuk terus melakukan introspeksi dan membenahi diri. Baik di lingkungan birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, maupun Kejaksaan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari dikutip dari metrotvnews.com, Selasa (14/7/2026). Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa aparatur negara harus memiliki kesadaran penuh, bahwa posisi mereka adalah sebagai pelayan masyarakat.
“Presiden juga memahami harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia bebas dari praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo juga mengingatkan aparat dan jajaran pemerintah untuk memperbaiki diri, terlebih dari praktik-praktik korupsi. Menurutnya, rakyat tak pernah menghendaki pemerintahan yang curang.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya di acara peresmian lima bendungan di Bendungan Meninting, NTB, Jumat (10/7/2026). “Saya mohon, perbaiki dirimu. Mawas diri. Jangan melawan kepada rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan,” kata Prabowo.
Dia pun menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan introspeksi. Serta mengingatkan seluruh pejabat negara bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah dari rakyat.
“Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Di sini banyak birokrat saya lihat. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat,” kata Prabowo.
Prabowo mengakui upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi.
Namun menurutnya, penindakan harus tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia memastikan pemerintah akan terus menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan untuk seluruh warga negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, Prabowo juga memberi sinyal tegas dengan mengatakan, tentara, polisi, serta pegawai negeri perlu digaji secara layak untuk mencegah praktik pemerasan terhadap rakyat maupun korupsi.
Kepala negara RI tersebut menyebut, berbagai profesi, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga aparat keamanan, sama-sama membutuhkan penghasilan yang memadai. “Supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.
Prabowo menyebut Indonesia sesungguhnya merupakan negara kaya, dengan mencontohkan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dikonsolidasikan kini mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat.
Atas dasar itu, ia mengultimatum para koruptor untuk menghentikan praktik korupnya dan mengembalikan kekayaan rakyat. “Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik,” ucapnya.
Peringatan kepada aparat soal gaji dan potensi pemerasan terhadap rakyat ini bukan kali pertama disampaikan Prabowo. Sebelumnya, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 awal Juli lalu, ia juga mengingatkan jajaran Polri gaji dan senjata yang mereka gunakan berasal dari rakyat, sehingga tidak sepatutnya menyusahkan rakyat.
Prabowo turut menyinggung kritiknya terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut dalam 30 tahun terakhir ekonomi Indonesia dikuasai paham ekonomi neoliberal yang dinilainya bertentangan dengan UUD 1945, dan mengaku telah lama berupaya mengembalikan arah pembangunan ke konsep ekonomi kerakyatan sesuai rancangan para pendiri bangsa.
Di samping itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan menghentikan pertikaian, seraya menegaskan tidak ada keberhasilan yang lahir dari perpecahan apapun latar belakang suku, partai, maupun golongan. (fuz/*)
