Jakarta, Pelita Baru
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan PT Pertamina (Persero) memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menyusun langkah mitigasi menghadapi gejolak ekonomi global yang mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Rapat koordinasi strategis tersebut berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026), dengan fokus mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor industri dan ketenagakerjaan.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
“Kami melakukan rapat koordinasi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun mitigasi atas berbagai tantangan yang muncul belakangan ini,” ujar Dasco usai rapat.
Menurutnya, rapat tidak hanya membahas kondisi makroekonomi, tetapi juga menghasilkan sejumlah solusi yang akan segera ditindaklanjuti guna mengantisipasi berbagai persoalan yang mulai dirasakan dunia usaha dan masyarakat.
“Pada hari ini juga sudah disampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi,” katanya.
Dasco menjelaskan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran direksi Pertamina, bertujuan memastikan solusi yang disiapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat langsung diterapkan untuk menjawab persoalan di lapangan.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah harga gas industri yang dinilai memengaruhi biaya produksi dan daya saing sektor manufaktur nasional.
Menurut Dasco, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kabar positif bahwa pemerintah tengah mengupayakan penurunan kembali harga gas industri setelah sebelumnya mengalami kenaikan.
Langkah tersebut dinilai penting karena tingginya harga gas telah menjadi salah satu keluhan utama pelaku industri dan serikat pekerja.
Dasco mengatakan biaya energi yang lebih kompetitif diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha industri sekaligus mengurangi risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Turunnya harga gas menjadi kabar baik bagi industri maupun serikat pekerja karena sebelumnya para pekerja mengeluhkan mahalnya harga gas industri yang berpotensi menimbulkan banyak PHK,” ujarnya.
Selain membahas sektor energi, rapat koordinasi juga menjadi forum sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, serta strategi ekonomi nasional agar pemerintah memiliki langkah yang terkoordinasi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Sementara itu, Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu mengatakan, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan yang dihadapi seluruh negara. Karena itu, menurutnya, respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa yang paling penting dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Ketidakpastian global sudah mulai berdampak, antara lain melalui kenaikan harga minyak yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Mari Elka.
Ia menjelaskan, pembahasan dalam rapat difokuskan pada langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu, seluruh pihak juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat meski tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain.
Menurut Mari Elka, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu terus menjaga kepercayaan (confidence) dan kepercayaan publik (trust) melalui kebijakan yang konsisten serta koordinasi yang erat antarotoritas ekonomi.
Senada, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter merupakan agenda rutin yang semakin penting dilakukan di tengah tingginya ketidakpastian global.
Destry menjelaskan, BI telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas. “Dalam satu bulan terakhir kami telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian harga instrumen keuangan dan berhasil mendorong aliran modal masuk yang cukup signifikan,” katanya.
Hingga 26 Juni 2026, aliran dana asing (capital inflow) ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat mencapai sekitar USD9 miliar secara year to date.
Menurut Destry, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter. Nilai ekspansi yang pada akhir Mei sekitar Rp600 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni guna menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.
Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi APBN tetap sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun. “Penerimaan pajak juga tumbuh 19,1 persen dan realisasi belanja negara telah melampaui 30 persen. Artinya, kondisi fiskal kita masih sangat terjaga,” ujar Juda.
Ia juga mengungkapkan hasil evaluasi pemerintah bersama BI terkait penempatan dana pemerintah di perbankan. Dana sebesar Rp281 triliun yang sebelumnya ditempatkan di perbankan diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan. (din)
