Bogor, Pelitabaru.com – Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, tokoh pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersatu dengan wadah baru bernama Lembaga Kajian Percepatan Pembangunan Bogor (LKPPB). Tujuannya, dengan kajian strategis mereka ingin mengawal percepatan pembangunan Bogor.
Sebagai langkah awal organisasi, mereka menggelar rapat pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/4/2026).
Dalam rapat tersebut, LKPPB membahas secara komprehensif struktur dan substansi AD/ART sebagai fondasi legal dan operasional lembaga. Pembahasan dipimpin Achmad Herman Hermawan, didampingi pembina H. RM Danang Donoroso, serta para penggagas yakni Idris Santoso, Munir Djalil, dan H. Amirulloh.
Achmad Herman Hermawan, menjelaskan bahwa penyusunan AD/ART merupakan syarat utama dalam pendirian lembaga. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat telah menyatukan visi dan misi membentuk wadah kajian yang kuat dan independen.
“Hari ini kita matangkan AD/ART. Kita semua menyatukan visi dan misi bersama dalam wadah Lembaga Kajian Percepatan Pembangunan Bogor atau LKPPB,” ujar Hermawan.
Ke depan, LKPPB akan berperan aktif memberikan masukan strategis melalui kajian berbasis data guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LKPPB Idris Santoso mengungkapkan, bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Setelah merampungkan AD/ART organisasi beserta legalitasnya, LKPPB yang beranggotakan para tokoh LSM, tokoh pers dan aktivis, kami siap mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Bogor dengan berbasis kajian strategis. Kami juga sebagai motor penggerak eksternal untuk mempermudah program pembangunan pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Idris Santoso.
Pentolan LSM asal Citeureup ini menjelaskan, bahwa LKPPB mempunyai visi yang jelas yakni menjadi pusat kajian strategis dan independen yang mendorong percepatan pembangunan Bogor yang inklusif, berkelanjutan, berkeadilan wilayah, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, LKPPB mengusung sejumlah misi utama, di antaranya melakukan riset berbasis data guna mengidentifikasi hambatan dan peluang pembangunan, menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan, serta memantau konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain itu, LKPPB juga akan berperan sebagai jembatan dialog dan mendorong peningkatan literasi publik terkait pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah.
“Tujuannya adalah terwujudnya percepatan pembangunan Bogor melalui kebijakan berbasis bukti dan partisipasi aktif masyarakat. Maka dalam rapat hari ini juga sekaligus menyusun Rencana Kerja Strategis LKPPB Tahun 2026-2030,” pungkasnya. (adi)
