Jakarta, Pelita Baru
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa, 7 April 2026 anjlok hingga menembus Rp17.105 per Dolar AS. Ironisnya, pelemahan ini juga melewati titik terburuk saat masa pandemi Covid-19 yang sempat menyentuh Rp16.600 per dolar AS, serta level intraday terendah ketika krisis moneter 1998 di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, membenarkan tekanan terhadap rupiah yang kini berada di level terlemah sepanjang sejarah. Menurutnya, mata uang domestik tersengat sentimen risk off akibat kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah.
“Rupiah tertekan oleh sentimen risk off oleh kekhawatiran eskalasi perang di Timur Tengah. Walau sentimen eksternal masih beragam, investor masih terpecah, beberapa masih memperkirakan akan ada perdamaian, beberapa mengantisipasi eskalasi,” kata Lukman dikutip dari RMOL.id, Selasa (7/4/2026).
Lukman menambahkan, kenaikan harga minyak mentah yang terus berlanjut berpotensi semakin membebani anggaran pemerintah, terlebih dengan belum dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Tidak sedikit yang memperkirakan defisit akan tetap melewati 3 persen walau anggaran MBG dikurangi,” jelasnya.
Menurutnya, tekanan ini dapat memicu pelemahan daya beli dan kenaikan harga yang berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Dampaknya adalah menurunnya daya beli, inflasi terutama apabila harga BBM akhirnya dinaikkan, sentimen melemah, pertumbuhan ekonomi menurun,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris meminta Bank Indonesia (BI) perlu memastikan kebijakan moneter tidak hanya kuat di level makro, tetapi juga benar-benar berdampak hingga ke daerah, di tengah tekanan global yang kian meningkat.
Menurutnya, Indonesia tidak sedang menghadapi situasi ekonomi yang biasa. “Tekanan nilai tukar rupiah, fluktuasi harga energi global, dan meningkatnya inflasi daerah menjadi alarm bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga lebih konkret, terutama di daerah,” ujar Fahira.
Menurut Senator Jakarta ini, kondisi inflasi di daerah terutama yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa tantangan ekonomi tidak lagi bersifat seragam, dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih tajam di tingkat daerah.
“Kalau kebijakan moneter hanya kuat di pusat tetapi tidak terasa di daerah, maka yang terjadi adalah ketimpangan dampak. Ini yang harus kita jawab bersama,” kata Fahira.
Di depan pejabat BI, Fahira Idris menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil di daerah. Ia menilai stabilitas nilai tukar rupiah harus diterjemahkan menjadi stabilitas biaya produksi, distribusi, serta daya beli masyarakat.
Stabilitas rupiah, jelasnya, tidak boleh berhenti sebagai angka, tetapi harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat mulai dari harga yang terkendali, usaha yang tetap berjalan, sampai daya beli yang terjaga.
Kedua, memperkuat ketahanan inflasi daerah secara lebih antisipatif dan terintegrasi. Fahira menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan jangka pendek, tetapi harus dibangun melalui koordinasi kuat antara BI dan pemerintah daerah, termasuk dalam menjaga ekspektasi publik.
“Di tengah potensi krisis energi global, kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpihak pada masyarakat,” kata Fahira.
Fahira juga menilai bahwa situasi global saat ini menjadi ujian nyata bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia, khususnya dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.
“Daerah-daerah di Indonesia adalah cerminan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kekuatan di daerah. Karena itu, kebijakan BI harus semakin responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Fahira. (zie/*)
