Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Diskusi berlangsung terbuka dan dialogis, termasuk dalam membahas dinamika politik luar negeri Indonesia serta isu Palestina.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya jauh dari kesan satu arah. Menurutnya, Presiden membuka ruang dialog yang luas dan mendorong pertukaran pandangan secara setara.
“Saya cukup terkejut karena suasana pertemuan sangat terbuka. Diskusinya benar-benar dua arah, tidak bersifat top down,” ujar Dino kepada wartawan usai pertemuan dikutip Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden.
“Tidak ada batasan topik. Semua pertanyaan bisa disampaikan dan dijawab secara langsung,” lanjutnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, khususnya terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya diketahui publik.
“Ini kesempatan yang sangat berharga karena kami memperoleh banyak informasi dan penjelasan yang sebelumnya tidak kami ketahui,” ungkap Hassan.
Pandangan serupa disampaikan Mantan Menteri Luar Negeri, Alwi Shihab. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan solusi dua negara. Two-state solution adalah komitmen yang tidak berubah,” tegas Alwi.
Kemudian, Tokoh Senior Diplomasi, Jusuf Wanandi, menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam. Menurutnya, Presiden bahkan telah menjawab sejumlah isu strategis sebelum pertanyaan diajukan.
“Ini adalah kesempatan yang dibuka Presiden dan harus kita hargai serta manfaatkan bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan komite nasional yang merupakan struktur dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan diisi oleh teknokrat-teknokrat berkebangsaan Palestina.
“BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional, red.) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP,” kata Arif melalui keterangan resmi.
Arif menegaskan, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BoP juga menjadi kesepakatan bersama Indonesia dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang selama beberapa kali rapat membahas masalah Palestina.
Beberapa negara itu berada di kawasan Timur Tengah, tetapi ada juga yang di luar itu, misalnya seperti Turki, Indonesia, Pakistan.
“Ini merupakan kerja bersama ya,” ujar Arif.
Sementara itu, terkait iuran yang telah ditetapkan Amerika Serikat selaku inisiator BoP, Arif menyebut Indonesia masih dalam posisi mengkonsultasikan itu dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam BoP.
Arif menyebutkan, untuk sampai pada masalah pembayaran iuran keanggotaan, prosesnya masih panjang.
Oleh karena itu, Arif pun belum dapat menjawab pertanyaan mengenai besaran iuran yang akan dibayarkan Indonesia, mekanisme penggunaan dana, ataupun waktu iuran tersebut akan dibayarkan.
“Bahasannya (mengenai iuran, red.) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali,” ujarnya.
Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani Piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan. (fuz)
