Jakarta, Pelita Baru
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah peralatan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Prasetyo mengatakan penambahan alat modifikasi tersebut diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan bentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan kesiapan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
Pengalaman bencana sebelumnya yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, kata dia, menjadi pengingat perlunya persiapan yang lebih matang, termasuk penguatan perangkat dan perencanaan operasi modifikasi cuaca sejak dini.
“Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin,” kata Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo mengatakan pemerintah juga terus meminta BMKG untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca secara berkelanjutan, terutama menjelang pergantian tahun.
Menurutnya, periode Desember hingga Januari umumnya diikuti dengan peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu bencana.
Dalam konteks tersebut, pemerintah juga meminta agar upaya mitigasi dilakukan secara konsisten oleh BMKG melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan bencana, dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.
“Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah memesan 100 jembatanbaileysehingga diharapkan jembatan-jembatan itu dapat terpasang sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2026.
Maruli menjelaskan jembatanbaileyitu sengaja dibeli di luar negeri, karena saat ini pemerintah membutuhkan jembatan itu dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat.
“Untuk pembelianbaileyini barang hampir jarang yangready stock.Ini dikoordinir Kementerian Pertahanan, dicari di berbagai negara, berapa mereka siap, kita beli untuk ke sini, begitu yang disampaikan ke saya,” kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers berkala terkait penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember.
Maruli sebagai Komandan Satgas Jembatan untuk Penanganan Bencana di Sumatera kemudian menentukan titik-titik lokasi pemasangan jembatanbaileytersebut.
“Saya menyiapkan titik-titiknya berapa di daerah bencana. Kalau lebih, kita gunakan di daerah lain. Ini juga jadi ide ke depan kita punya stok jembatanbaileyuntuk menghadapi bencana ataupun membuat jembatanbaileydi daerah-daerah,” ujar Maruli.
Maruli melaporkan perkembangan pemulihan jembatan-jembatan yang sebelumnya terputus dan rusak akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Sampai dengan sekarang, kami sudah mendapatkan daftar untukbailey(ada) 44 (jembatan). 12 jembatan (di antaranya) sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, enam sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi,” kata Maruli.
Tidak hanya jembatanbailey,TNI bersama kementerian/lembaga dan dibantu relawan juga membantu jembatan-jembatan pra-fabrikasi rangka baja Armco dan jembatan gantung.
“(Jembatan) Armco terus bertambah. Hari ini sudah 47 titik, enam (di antaranya) selesai, tiga pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman,” ujar Maruli.
“Ini terus akan kita kerjakan, sampai sekarang ada 11 jembatan gantung, tiga sedang dipasang, yang lain masih terus survei,” kata dia melanjutkan.
Di Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin jumpa pers terkait hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah bersama TNI dan Polri di tiga provinsi yang terdampak bencana di Sumatera.
Dilain pihak, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam satu bulan pertama penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menjawab pertanyaan publik terkait keberadaan armada udara, Seskab menjelaskan bahwa pemerintah mengerahkan 53 helikopter gabungan sejak awal bencana. Armada tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta dukungan swasta, Pertamina, dan pihak lainnya.
“Seluruh helikopter ini sejak awal berada di tiga provinsi terdampak dan digunakan untuk menerbangkan logistik ke wilayah yang tidak terjangkau jalur darat karena akses jalan terputus,” ujar Seskab.
Menurutnya, distribusi logistik dilakukan langsung ke kepala desa, posko peninjauan, dan titik-titik terpencil yang belum tersambung jaringan jalan nasional maupun daerah.
Seskab juga mengungkapkan bahwa sejak minggu pertama pascabencana, Presiden RI secara langsung mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh. Helikopter tersebut digunakan oleh Gubernur Aceh beserta tim untuk menjangkau wilayah terdampak dan mempercepat koordinasi lapangan.
“Silakan digunakan ke mana pun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama,” kata Seskab.
Dalam paparannya, Seskab menekankan bahwa setiap bencana memiliki karakter dan tantangan berbeda, sehingga tidak dapat disamakan dengan bencana sebelumnya. Meski demikian, ia menilai hasil satu bulan pertama penanganan menunjukkan capaian konkret.
Bencana yang melanda tiga provinsi tersebut berdampak pada 52 kabupaten dan menyebabkan 78 ruas jalan nasional terputus. Hingga akhir Desember 2025, jumlah tersebut telah berkurang signifikan.
“Dari 78 jalan nasional yang putus, kini tinggal 6 titik yang masih dalam proses penyambungan, masing-masing 4 di Aceh, serta sisanya di Sumatra Barat dan Sumatra Utara,” jelasnya.
Selain jalan, pemerintah memprioritaskan pemulihan jembatan lintas kabupaten yang menjadi urat nadi distribusi logistik dan mobilitas antarwilayah. Dalam satu bulan pertama, 12 jembatan utama dengan bentang sungai lebar berhasil disambungkan.
Seskab menyebutkan, beberapa jembatan memiliki bentang lebih dari 50 meter, bahkan di Bireuen, Aceh, mencapai 180 meter. Jembatan-jembatan baja tersebut memiliki bobot material antara 30 hingga 50 ton.
“Biasanya pemasangan jembatan seperti ini memakan waktu lebih dari satu bulan. Tapi sekarang bisa ada yang selesai dalam satu minggu atau 10 hari karena semua bekerja pagi, siang, malam,” ujarnya.
Saat ini, jembatan ke-13 di Batang Toru juga telah mencapai 90 persen penyelesaian dan segera dapat difungsikan. Untuk wilayah yang belum tersambung darat, distribusi logistik masih dilakukan melalui jalur udara.
Pada sektor perumahan, Seskab menyampaikan bahwa dalam waktu satu bulan pascabencana, pemerintah telah memulai pembangunan hunian secara masif. Dalam satu minggu ke depan, sebanyak 600 unit rumah hunian ditargetkan selesai.
Selain itu, BNPB tengah membangun 450 unit hunian, sementara Presiden RI telah menginstruksikan percepatan pembangunan 15 ribu rumah hunian melalui koordinasi lintas kementerian.
Kementerian Perumahan juga telah memulai pembangunan 2.500 rumah hunian tetap di Sumatera Utara dengan memanfaatkan lahan BUMN milik PTPN. Pada pekan berikutnya, pembangunan 2.500 unit tambahan akan dimulai di tiga provinsi terdampak.
Di sektor kesehatan, Seskab menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, terdapat 87 rumah sakit yang sempat terdampak dan lumpuh akibat bencana. Dalam kurun satu bulan, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali melayani pasien, meskipun sebagian masih dalam tahap pemulihan fasilitas.
Sementara itu, dari 867 puskesmas yang sebelumnya tidak beroperasi, kini hanya 8 puskesmas yang masih dalam proses pemulihan.
“Semua ini bisa dicapai karena semua pihak bahu-membahu bekerja sama,” tegasnya.
Seskab menambahkan, sejumlah sekolah yang terdampak kini telah dibersihkan dan mulai kembali digunakan untuk kegiatan belajar, meskipun masih dalam masa libur. Anak-anak dari pengungsian mulai beraktivitas dan belajar secara terbatas.
Selain itu, beberapa pasar rakyat juga telah kembali beroperasi sehingga aktivitas perekonomian masyarakat perlahan berjalan.
Menurut Seskab, kecepatan pemulihan ini tidak terlepas dari arahan Presiden RI yang sejak awal menekankan agar seluruh jajaran bergerak secepat mungkin dan terkoordinasi.
“Ini hasilnya. Dalam satu bulan pertama, pemulihan sudah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (fuz/*)
