Tanpa Surat, Gubernur Papua Kedapatan Ngojek ke PNG

Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: papua.go.id)

Jayapura, Pelitabaru.com

Lukas Enembe harus segera menghentikan aksi slebornya. Betapa tidak. Gubernur Papua dua periode tersebut kini terancam kehilangan jabatannya usai kedapatan melakukan perjalanan ke negara tetangga, Papua Nugini (PNG) naik ojek dan tanpa dokumen resmi. Tentunya juga tanpa seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Aksi Lukas ngojek ke negeri tetangga ini sempat viral di media sosial. Ia berkilah, kunjungan ke Vanimo, PNG dilakukan untuk terapi kakinya yang sedang sakit selama 2 hari.

“Saya naik ojek lewat jalan pintas Kampung Moso. Hingga tiba di Vanimo, namun saya mengaku salah karena melakukan perjalanan tidak menggunakan dokumen negara,” ucapnya saat melakukan tes swab antigen dan diperiksa di kantor Imigrasi Jayapura, Jumat (2/4/2021).

Tentu saja Lukas tak pergi sendirian. Ia didampingi sahabatnya Hendrik Abidondifo, lantas bertemu salah satu pengusaha asal Vanimo, Papua Nugini. Mendapati hal ini, Kemendagri pun melayangkan teguran keras.

Mendagri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di kediaman Wakil Gubernur. Mendagri ke Papua setelah melakukan kunjungan ke Timika.

“Yang kemarin itu katanya mau berobat, saya memang tahu kalau gubernur kondisi kesehatannya kurang baik. Saya beberapa kali di Jakarta beliau berobat di rumah sakit di sana, kemudian kondisi fisiknya saat itu tidak begitu bagus Saya terakhir (bertemu) sebulan lalu,” ujar Tito saat ditemui wartawan, Senin (5/4/2021).

“Cuma saya mengenai masalah ke PNG, gubernur sempat menelpon saya bahwa itu dalam rangka berobat kaki. Tapi saya sudah sampaikan, apapun alasannya langkah itu salah, tidak sesuai aturan yang ada pergi tanpa izin. Apalagi di tengah situasi pandemi,” kata Tito.

“Sampai hari ini Pak Gubernur (Lukas Enembe) tidak pernah mengajukan izin ke Kemendagri, tidak pernah. Kalau memang urgent sekali, komunikasi dengan saya sebagai otoritas yang memberikan izin, setelah itu surat menyusul, makanya saya mau temui. Sementara saya sudah berikan sanksi teguran keras,” imbuh Tito.

Selain teguran secara langsung, Tito juga melayangkan surat teguran bernomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April 2021 yang ditandatangi oleh Akmal Malik, atas nama Menteri Dalam Negeri dengan tebusan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR Papua tersebut berisi teguran keras terkait kunjungan keluar negeri.

Dalam surat tersebut Kementerian Dalam Negeri menyebut ramainya pemberitaan Media massa terkait aksi sang Gubernur menjadi salah satu rujukan dilakukannya teguran, selain keterangan dari pihak Konjen RI di Vanimo. Dalam artian mungkin, jika peristiwa memalukan seorang pemimpin tersebut tidak terendus awak media, bisa jadi Gubernur Papua masih melenggang bebas di Negara tetangga Papua New Guinea.

Lalu, dalam surat tersebut juga disampaikan jika sebagai kepala pemerintahan, melakukan kunjungan keluar negeri apakah sifatnya kedinasan ataupun untuk alasan penting lain, telah diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri, bukan semaunya sendiri seperti yang dilakukan Lukas Enembe.

“Peraturan kunjungan keluar negeri apakah kedinasaan atau lainnya diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri oleh Kementrian Dalam Negeri dan Penerintah Daerah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaanya “bunyi Surat Mendagri tersebut pada poin nomor 2.

Selanjutnya pada poin nomor 3, Mendagri memberikan teguran kepada Gubernur Papua Lukas Enembe atas aksi ilegal yang memasuki Negara lain yakni PNG melalui jalur tradisional atau jalur tikus. Teguran pada poin 3 selanjutnya dipertegas pada poin nomor 4.

“Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan keluar nageri tanpa melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang – undangan, maka Lukas Enembe diancam pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014,”bunyi poin 4.

Lalu ancaman sesuai Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Papua , Novrianto Sulastono menyebut, perjalananan Lukas Enembe dan kedua pendampingnya berstatus ilegal stay.

“Kita sebutnya imigran ilegal, karena tidak memiliki dokumen resmi,” katanya.

Lantaran status ilegal tersebut, lanjut Novrianto, oleh Konsulat Jenderal RI untuk Vanimo, menerbitkan Surat Perjalananan Laksana Pasport (SPLP) yang sifatnya sekali pakai. Novrianto juga menyebut, Lukas Enembe bersama dua kerabatkan akhirnya di deportasi oleh Pemerintah Papua Nugini.(ega)

Tags: , ,