Rumdin PN Cibinong Bogor ‘Bodong’?

Bogor, Pelita Baru

Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, kini tengah menjalankan program hunian bagi para Hakim dengan membangun rumah dinas (Rumdin). Dengan menelan anggaran Rp2,6 miliar di tahap pertama, pembangunan tersebut diduga belum melengkapi perizinan alias ‘bodong’. Dugaan tersebut diperkuat dengan pernyataan warga sekitar yang mengaku belum pernah membubuhi tanda tangan dalam izin lingkungan.

Pembangunan Rumdin PN Cibinong yang terletak di jalan Sirojul Munir RT 08 RW 09 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong tersebut mendapat ‘komplain’ dari warga, karena empat rumah menjadi ‘korban’ lantaran tak memiliki akses jalan meskipun pada akhirnya pihak pengadilan memberikan akses satu meter sepanjang 600 meter.

Basuki warga sekitar menuturkan, jika pembangunan Rumdin PN Cibinong membuat resah dirinya dan warga lainnya, lantaran akses rumahnya menuju ke jalan utama Sirojul Munir menjadi tertutup akibat pengerjaan pembangunan tersebut. Dia berharap, pemerintah segera menghentikan pembangunan karena diduga belum melengkapi perizinannya.

“Warga disini sangat resah dan keberatan dengan adanya pembangunan Rumdin PN Cibinong ini, karena lokasinya pembangunannya menutup akses jalan warga ke jalan utama Sirojul Munir. Saya berharap dihentikan dulu lah, karena akses jalan satu meter sangat tidak layak dan sempit,” ujar Basuki kepada Pelita Baru, Kamis (22/7/2021).

Yukamal, warga lainnya menimpali, ia bersama warga lainnya ingin agar pihak pengadilan dapat memberikan akses yang dapat dilalui kendaraan roda empat. “Yang membangun kan pengadilan, kenapa kita diminta untuk minta akses ke pihak lain. Kami berharap dapat akses yang bisa masuk mobil,” imbuhnya.

Sementara itu, Dodi pelaksana proyek PT. Gie Putra Berdikari selaku kontraktor yang mengerjakan Rumdin itu mengaku, sejauh ini belum pernah melihat IMB dalam proyek yang tengah dikerjakannya itu. Dia berpedoman, selagi mendapat surat perintah kerja (SPK) maka dia kerjakan. “Tapi itu bukan urusan saya, tugas saya hanya mengerjakan pembangunan saja setelah mendapat SPK, terlepas ada izin atau tidak. Intinya saya hanya kerja saja sesuai instruksi,” ujarnya.

Dugaan Rumdin PN Cibinong tak berizin semakin kuat setelah hal tersebut dikonfirmasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor. Sekertaris dinas tersebut, Asep Hermawan melalui sambungan telepon nya ketika dikonfirmasi meyakini bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi Rumdin PN Cibinong. “Belum, belum ada pengajuan izinnya ke kami, apalagi mengeluarkan IMB untuk Rumdin PN Cibinong,” kata Asep.

Pria yang belum lama menduduki jabatan Sekretaris Dinas itu juga menegaskan, bahwa siapapun yang melakukan pembangunan harus menempuh perizinan, terlepas untuk kepentingan negara sekalipun. “Ya harus ada IMB nya meskipun pembangunannya diatas tanah milik negara dan untuk kepentingan negara sekalipun,” tegasnya.

Namun demikian, meskipun tak dapat menunjukkan bukti perizinannya, pihak PN Cibinong bersikukuh bahwa proyek miliknya itu telah menempuh perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Bogor. “Sudah ada semua izin nya, makanya proyek nya jalan. Kalau pengadilan laksanakan proyek pasti berizin lah, kalau tidak ya mana mungkin ketua pengadilan mau tanda tangan,” kata Humas PN Cibinong, Amran S Parman ketika dikonfirmasi Pelita Baru.

Terkait keinginan warga soal akses jalan, dia mengaku telah memberikan akses sepanjang satu meter dikalikan 600 meter, dia pun menyarankan agar warga juga meminta kepada pemilik tanah disamping proyek agar lebih luas.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor sekitar tahun 2017 telah membuat keputusan soal IMB rumah kavling diatas tanah kurang dari 2.500 M2. Dari yang sebelumnya menjadi kewenangan pihak kecamatan, kini ditarik kewenangannya ke DPMPTSP meskipun regulasinya tak kunjung keluar.

Anehnya, Rumdin PN Cibinong yang rencananya dibangun sebanyak 10 unit, berdiri di atas lahan kurang dari 2.500 M2. Kalau memang benar proyek itu memiliki IMB, aturan yang mana yang dia tempuh, karena hal tersebut dapat membuat kecemburuan sosial di masyarakat. Sejauh ini, banyak pengusaha rumah kavling tak dapat menjual rumahnya lantaran tak dapat mengurus IMB nya. (adi)

Tags: , ,