Ramai-ramai “Keroyok” Yaqut

Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan soal Kemenag hadiah untuk NU disampaikan di forum internal untuk memotivasi para santri dan pesantren. (Foto: Arsip Humas Kemenag)

Jakarta, Pelitabaru.com

Statement Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), membuat sejumlah kalangan meradang. Termasuk PBNU sendiri, menyebut statement yang dilontarkan Yaqut tidak bijak bahkan dapat mengganggu kerukunan umat beragama.

Ketua Umum PBB sekaligus pakar hukum Yusril Ihza Mahendra dalam cuitannya menyebutkan, selain membuat gaduh dan dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama, pernyataan tersebut taka da manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas manapun juga.

“Ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag bukan ‘hadiah’ kepada umat Islam pada umumnya, tetapi hadiah khusus untuk NU hanya bikin gaduh saja. Ucapan seperti itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas mana pun juga. Kalau kita gunakan istilah zaman Orde Baru dulu, ucapan Menag itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama. Padahal salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga dan memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama,” kata Yusril dalam cuitannya seperti dikutip detikcom, Senin (25/10/2021).

Yusril lantas menjelaskan soal keberadaan Kemenag dari sisi hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dia menyebut, Kemenag bukanlah hadiah untuk siapa pun, melainkan konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila.

“Bagi saya yang mempelajari hukum tata negara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah ‘hadiah’ dari siapa pun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama,” ucapnya.

“Pancasila adalah jalan tengah antara negara ‘berdasarkan Islam’ dengan negara sekular yang ‘memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan’ seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI,” lanjut Yusril.

Yusril memberikan contoh, beberapa negara seperti Malaysia yang semua urusan keagamaan Islam ditangani langsung oleh negara sedangkan Filipina berbeda lantaran memisahkan negara dengan agama. Berbeda dengan Indonesia, Yusril menyebut negara bersikap pro-aktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi membangun negara.

“Di negara kita, meskipun mayoritas Muslim, Islam tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti di Malaysia. Tetapi kita bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dari negara seperti Filipina. Negara bersikap proaktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama. Negara berdasarkan Pancasila menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu negara berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat beragama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya,” tuturnya.

Atas dasar itulah, Yusril menegaskan kembali Kemenag bukanlah hadiah untuk siapa pun. Keberadaan Kemenag, menurutnya untuk menangani hingga memfasilitasi semua urusan agama sebagai konsekuensi logis berdasarkan Pancasila.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai, Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak bijaksana tentang Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.

Menurutnya, Kemenag bukan hanya milik umat Islam ataupun warga NU. Dia berpendapat semua kelompok berperan dalam pendirian bangsa Indonesia.

“Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Helmy dalam keterangan tertulisnya.

Helmy menegaskan, NU tak berambisi menguasai Kemenag. NU berprinsip siapapun boleh memimpin asal membawa kemaslahatan dan kesejahteraan. Dia memahami NU berperan besar dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat NU boleh bertindak sesukanya.

Baca Juga :  Jokowi Rombak Habis Bidang Polhukam?

“Tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus,” ucap Helmy.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam siaran persnya menyebutkan, pernyataan Yaqut Cholil Qoumas tidak berdasar dan tidak bijaksana. Menurutnya, semua pejabat negara semestinya mengedepankan pikiran kebangsaan dalam bertugas.

“Sebagai pembantu presiden, pikirannya harus pikiran kebangsaan, harus untuk bangsa, bukan golongan tertentu,” kata Zulkifli dalam siaran pers, Senin (25/10/2021).

Dia juga menyebutkan, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, ketika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara, pikirannya harus tentang bangsa dan negara, atau bukan mementingkan golongannya lagi.

“Apalagi, menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Seperti diketahui, Menag Yaqut sebelumnya menyatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Hal itu disampaikan Yaqut saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara terkait pernyataan kontroversialnya. Ada tiga poin penting yang dia sampaikan. Usai membuka Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2021 di The Sunan Hotel, Solo, Gus Yaqut menyebut poin pertama adalah pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal.

“Saya jelasin sekali tapi jangan ada yang nanya lagi. Pertama, saya sampaikan di forum internal untuk menyemangati para santri dan pondok pesantren. Itu sama kira-kira ketika kalian semua dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan di malam hari bilang ‘dik, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos’, apakah salah itu? Itu karena internal,” kata Yaqut di Solo, Senin (25/10/2021).

Kemudian, di poin kedua Yaqut menegaskan bahwa tidak ada kebijakan Kemenag yang dibuat hanya untuk NU. Bahkan dia menyebut sejumlah pejabat Kemenag berasal dari berbagai organisasi Islam.

“Sekarang bisa dibuktikan klausul kedua, kita lihat, apakah ada kebijakan Kemenag yang diperuntukkan untuk NU saja? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap kementerian agama,” ujarnya.

“Bukan hanya itu, ormas tidak hanya NU saja. Cek coba sekarang, cek Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umroh itu kader Muhammadiyah, jangan salah. Dan itu biasa buat kami. Irjen Kemenag, bukan NU, dan itu biasa. Memberi semangat itu wajar. Itu internal,” imbuhnya.

Pada poin ketiga, Yaqut menjelaskan bahwa NU memiliki sifat dasar terbuka dan memberikan maslahat untuk kepentingan yang lebih besar. Namun dia heran pernyataannya di forum internal justru digoreng ke publik.

“Dan memang saya nggak tahu kok digoreng-goreng di publik bagaimana. Itu forum internal konteksnya menyemangati. Yang ketiga saya mau tekankan, bahwa NU harus kembali ke jati dirinya meskipun NU ini diberikan sesuatu. NU harus tetap terbuka, tetap inklusif, NU harus tetap memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, maslahat yang lebih besar, bukan semuanya untuk NU, karena itu sifat dasar NU. Itu sebenarnya tujuannya, kemudian digoreng-goreng,” pungkasnya. (ro/net/*)

Tags: , , , ,

Don`t copy text!