Publik Percaya Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyapa warga saat meninggalkan Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Pelitabaru.com

Hegemoni dan euforia publik terhadap pelantikan Presiden RI, Prabowo Subianto rupanya belum berakhir. Hal ini dikuatkan dari rilis hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia, yang menunjukan jika sosok politik purnawirawan jendral ini begitu dipercaya publik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan, dalam hasil ruveinya yang dilakukan di seluruh Indonesia pada tanggal 10-15 Oktober 2024 ini, publik yakin Prabowo bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dengan persentase 30,4 persen, menyedikan lapangan kerja (18,9 persen), mengurangi kemiskinan (10,3 persen), pemberantasan korupsi (7,6 persen), dan memajukan sektor pertanian (7,5 persen).

“Pertama adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Ini isu yang relatif tidak baru muncul, terus menerus, tetapi proporsi (dan frekuensi) mereka yang menginginkan agar pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir ini,” ujarnya dalam keterangan dikutip Senin (29/10/2024).

Lebih rinci Burhanuddin Muhtadi juga memaparkan, jika mayoritas publik (86,5 persen) tahu program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye paling menonjol pasangan Prabowo-Gibran.

Dimana, sebanyak 77,6 persen responden setuju agar program itu dilaksanakan. Bahkan 66,1 persen responden percaya program makan bergizi gratis dapat mengatasi masalah gizi buruk. Oleh karena itu pemerintah, kata Burhanuddin, perlu menyampaikan kepada publik bahwa program tersebut bukan sesuatu yang instan karena membutuhkan perencanaan, tata kelola, infrastruktur dan logistik yang baik. Jika program makan bergizi gratis berhasil diwujudkan maka tingkat kepercayaan publik pada Prabowo semakin menguat.

Namun begitu, bak dua mata pisau yang saling bertolak belakang, dari hasil survei juga ada peringatan untuk Prabowo bekerja lebih keras karena besarnya tingkat kekecewaan publik jika ia gagal.

“Pak Prabowo ini punya tingkat keyakinan publik yang tinggi karena terjadi semacam koalisi di tingkat bawah antara basis pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pada masa Pak Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014 maupun tahun 2019 itu basis Pak Prabowo masih belum ikhlas untuk mendukung Pak Jokowi, karena polarisasinya yang sangat tinggi sekali saat itu,” paparnya.

Baca Juga :  Ganjil-Genap Hasilkan Kemacetan Panjang

“Makanya publik confident pada masa Pak Jokowi itu lebih bersifat partisan karena hanya ditopang pendukung Pak Jokowi saja. Nah, sekarang berbeda karena Pak Prabowo terpilih salah satunya dengan impact Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, pendukung Pak Jokowi confident terhadap pak Prabowo,” tambah Burhanudin Muhtadi.

Menyikapi survei ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan tingkat kepercayaan pada Prabowo sangat tinggi ini merupakan hal yang sangat penting.

“Di sini adalah kesempatan untuk pemerintahan kabinet Merah Putih untuk melakukan hal-hal yang mendasar, yang fundamental kalau memang dirasakan ada yang perlu,” tuturnya seperti dikutip dari VOAIndonesia.

Dia mencontohkan akan mengusulkan efisiensi dan keterbukaan publik, termasuk memberi kesempatan kepada whistle blower penyelewengan anggaran di kementeriannya.

Sementara Wakil Ketua MPR Lestari Mordeijat melihat hasil jajak pendapat itu sebagai bukti optimisme rakyat pada pemerintahan Presden Prabowo. Dan ini, menurutnya merupakan pijakan awal yang baik. Namun dia mengingatkan ada sejumlah isu yang harus segera diperbaiki pemerintahan Prabowo ke depan.

“(Ada) tiga hal utama semuanya bermuara pada ekonomi. Bagaimana harga dan ketersediaan pangan, masalah (penyediaan) lapangan pekerjaan, kita tahu persis bagaimana tingkat pengangguran makin meningkat,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia Philips J. Vermonte melihat hal yang menarik dari survei itu. Yaitu penilaian masyarakat bahwa situasi politik, keamanan, dan penegakan hukum dianggap baik, meskipun kondisi ekonomi dinilai memburuk.

“Artinya mereka move on dari kontestasi politik yang tajam selama pemilu. Menurut saya, ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia bahwa mereka bisa move on ketika ada pemerintahan baru. Ini harus kita jaga terus untuk ke depannya,” ujarnya.

Menurut Philips, masyarakat perlu memahami untuk tidak terburu-buru melihat prestasi pemerintah dalam tiga bulan karena keberhasilan yang penting adalah dalam jangka panjang, seperti program makanan bergizi gratis yang hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu singkat. (fuz/*)

Tags: