Home      •  

Prabowo-Gibran Dimodali Rp 117,87 Triliun

05 Sep 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Banggar DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Pelitabaru.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati, pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp3.005,13 triliun. Target itu naik Rp8,26 triliun dari rancangan semula Rp2.996,87 triliun.

Kenaikan ini salah satu disebabkan adanya penambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 117,87 triliun untuk menjalankan program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun program yang dimaksud meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, serta lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

“Belanja negara kalau tadi usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun atau naik Rp 117,87 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Ia juga menuturkan, penambahan anggaran ini akan dialokasikan ke kementerian dan badan terkait yang akan melaksanakan program tersebut. Seperti, anggaran sebesar Rp71 Triliun untuk program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Badan Gizi Nasional.

“Nanti Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk oleh presiden sekarang dan akan terus menjadi executing agensinya untuk program makan bergizi gratis,” ucapnya.

Program ini, katanya, untuk memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan seperti prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kemudian ada dua program yang akan dikerjakan Kementerian Kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di daerah dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 3,2 triliun dan Rp 1,8 triliun.

Program pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk skrining penyakit katastropik.

Sedangkan program pembangunan RS di daerah merupakan peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya.

“Sehingga Kementerian Kesehatan akan ditambah nanti anggaranya dari yang selain kemarin dengan Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun,” kata dia.

Lalu anggaran untuk renovasi sekolah dialokasikan sebesar Rp 20 triliun untuk merenovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Untuk menjalankan program ini, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.

Dari sektor pendidikan juga ada program sekolah unggulan terintegrasi dengan alokasi anggaran Rp 2 triliun. Program yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR ini meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi.

Baca Juga :  Cie..Prabowo Pamer Dua Kapal Perang Baru

Terakhir, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi lahan 80.000 hektar dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah 15.000 hektar dengan anggaran Rp 15 triliun. Lantaran program Food Estate ini akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian maka anggaran Rp 15 triliun itu dibagi menjadi masing-masing mendapatkan Rp 7,5 triliun.

Sementara itu, target Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, soal pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dinilai akan sulit terwujud tanpa kontribusi daerah. Tata kelola daerah menjadi faktor utama keberhasilan ini.

“Jadi kalau tanpa kontribusi daerah enggak naik-naik. Saya kira 8 persen itu sulit dicapai, masih bermain di 2 persen,” ujar Eks Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djoehermansyah Djohan dikutip dari YouTube Gelora TV, Rabu (4/9/2024).

Menurut dia, kepala daerah juga harus paham daerah otonomnya. Terutama, prioritas dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Pilkada harus nenghasilkan pemimpin yang paham daerah bagaimana dia (kepala daerah) mengurus daerah perbaiki dan tingkatkan pelayanan publik, lalu kemudian genjot kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pendidikan, kesehatan, terutama perbaiki jalan-jalan yang ada di daerah,” ucap Djohan.

Dia mengingatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas tidak digunakan untuk kepentingan politisasi. Anggaran harus difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan kemudian dia menggunakan birokrasi malah untuk kepentingan-kepentingan politisasi, jadi dengan begitu dia mampu menghasilkan dengan uang yang terbatas di daerah sekarang,” tutur dia.

Diketahui, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat menargetkan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp3.005,13 triliun. Target itu naik Rp8,26 triliun dari rancangan semula Rp2.996,87 triliun.

Bila dirinci, target pendapatan negara yang tembus Rp3.000 triliun ini akan dicapai melalui penerimaan perpajakan Rp2.490,91 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189,31 triliun. Kemudian, pendapatan kepabeanan dan cukai Rp301,60 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp513,64 triliun.

Selain itu, pendapatan negara juga akan ditopang oleh naiknya target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok naik menjadi Rp513,64 triliun, dari rencana sebelumnya Rp505,38 triliun.

Kenaikan PNBP dipicu oleh potensi kenaikan pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) atau dividen BUMN sebesar Rp4 triliun menjadi Rp90 triliun. Lalu, kenaikan PNBP K/L sebesar Rp4,26 triliun terutama dari Kominfo, Polri, Kementerian Perhubungan dan Kemenkumham.(fuz/*)

Tags: , , , , ,

© 2024 Copyright Pelitabaru, Hak Cipta dilindungi Undang-undang.