Penyuap Dua Jenderal, Hadapi Vonis 4,5 Penjara

Pengusaha Djoko Tjandra akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/4/2021). (Foto: ANTARA/RENO ESNIR)

Jakarta, Pelitabaru.com

Terpidana cessie Bank Bali, Djoko Tjandra alias Djoktjan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menyuap 2 Jenderal Polri dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait penghapusan DPO hingga pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Djoko Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/4/2021).

Hukuman ini lebih berat 6 bulan bui dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung selama 4 tahun penjara. Dalam pertimbangan vonisnya, majelis hakim menilai Djoko Tjandra terbukti melanggar 3 dakwaan.

Pertama, Djoko Tjandra terbukti menyuap 2 jenderal Polri sebesar Rp 8,3 miliar. Dua perwira tinggi yang dimaksud yakni mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan eks Kakorwas PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo. Suap diberikan agar status Djoko Tjandra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Imigrasi dihapus.

Kedua, Djoko Tjandra dinilai terbukti menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari senilai USD 500 ribu. Suap itu diberikan untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi ke penjara atas kasus hak tagih Bank Bali.

Terakhir, Djoko Tjandra dinilai melakukan pemufakatan jahat bersama Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya untuk menyuap pejabat Kejagung dan MA sebesar USD 10 juta untuk pengurusan fatwa.

Atas perbuatan itu, Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Setelah membacakan vonis, majelis hakim membeberkan hak-hak Djoko Tjandra. Ada 5 poin yang disampaikan majelis hakim kepada Djoko Tjandra, yakni: Djoko Tjandra bisa menerima putusan, berhak menolak putusan untuk selanjutnya mengajukan banding, berhak mempelajari putusan terlebih dahulu sebelum menentukan sikap apakah menerima atau menolak putusan.

Ia juga berhak mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya melakukan upaya banding sesuai aturan UU dan memiliki hak menerima putusan untuk selanjutnya mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan atau grasi sesuai dengan UU Grasi. Sebab putusannya lebih dari 4 tahun penjara.

Atas dasar itu, Djoko Tjandra belum menentukan sikap apakah mengajukan banding atau tidak. Ia menggunakan sikapnya untuk mempelajari putusan terlebih dahulu.

“Majelis hakim Yang Mulia, saya kira saya perlu pikir-pikir dulu,” kata Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim kemudian memberikan waktu kepada Djoko Tjandra selama 7 hari untuk pikir-pikir sesuai aturan UU.

“Waktu saudara 7 hari terhitung mulai besok. Hak yang sama bagi JPU,” tanya hakim ke jaksa penuntut umum.

“Terhadap putusan yang dijatuhkan majelis kami nyatakan pikir-pikir,” jawab jaksa. (net/bil)

Tags: , ,