Pengadilan Negeri Cibinong Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Aset PT Tjitajam yang Sah

Citayam, Pelitabaru.com

Perjalanan panjang selama 22 tahun PT Tjitajam di bawah kepemimpinan Direktur Rotendi, Komisaris Jahja Komar Hidajat, Pemegang Saham PT. Suryamega Cakrawala (2250 Lembar Saham) dan Jahja Komar Hidajat (250 Lembar Saham) dalam merebut kembali asetnya dari PT Tjitajam Fiktif Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santiso, Drs. Cipto Sulistio, Zaldy Sofyan, Rony Wongkar, Kivlan Zen, dkk akhirnya berbuah manis.

Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Pengadilan Negeri (PN) Cibinong mengeksekusi dan menyerahkan aset sah tersebut berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 33/Pen.Pdt/Eks.Peng/2019/Pn.Cbi Jo No 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi – Nomor: 79/Pdt.Int/2017/PN.Cbi Jo No.146/Pdt/2019/PT.BDG Jo No.2682 K/Pdt/2018 tertanggal 20 Agustus 2021 Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Tertanggal 15 September 2021.

Kuasa Hukum PT Tjitajam Reynold Thonak S.H., mengapresiasi langkah PN Cibinong yang telah mengeksekusi lahan berdasarkan landasan hukum yang jelas. Menurutnya, langkah ini adalah upaya penegakan hukum dari oknum-oknum yang menciderai hukum di Indonesia.

Reynold menjelaskan, aset PT. Tjitajam yang dieksekusi oleh PN Cibinong pada hari ini tanggal 15 September 2021 berlokasi di Desa Citayam,  Kecamatan Tajur Halang dan Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Bogor, Jawa Barat, sesuai SHGB No. 3/Citayam, SHGB No. 1798/Ragajaya, dan SHGB No. 1799/Ragajaya atas nama PT. Tjitajam dengan Pengesahan Akta Pendirian tertanggal 12 Agustus 1996, dengan luas 53 hektare.

“Salah satu Objek eksekusi yakni SHGB Nomor 1798/Ragajaya seluas 45.000 meter persegi atas nama PT Tjitajam dengan pengesahan pendirian tertanggal 12 Agustus 1996 . Sebelumnya, diakui oleh PT Green Construction City milik Habib Ahmad Hidayat Assegaf dan dihibahkan ke Pemda untuk pemakaman masyarakat di GCC, namun Hibah tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap,” katanya, Rabu (15/9/2021).

Reynold menambahkan, kedudukan kliennya (PT Tjitajam) serta Kepemilikan atas Aset-asetnya telah dipertegas oleh delapan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang seluruhnya mengabulkan Pokok Perkara.

Selain itu, Reynold mengungkapkan bahwa ada beberapa aset lagi milik PT Tjitajam yang sah yang akan segera dieksekusi. Yaitu SHGB Nomor 1800/Ragajaya dan SHGB Nomor 1801/Ragajaya, SHGB Nomor 1802/Ragajaya dan SHGB Nomor 257/Cipayung Jaya.

Untuk SHGB Nomor 1800/Ragajaya dan SHGB Nomor 1801/Ragajaya saat ini telah dibangun 3.000 unit rumah Perumahan Green Citayam City dan ruko oleh PT Green Construction City.

“Itu akan dilakukan bertahap oleh PN Cibinong maupun PN Depok,” ungkapnya.

Berdasarkan kasus ini, Reynold berharap Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna Laoly agar bisa mengatasi oknum-oknum yang melakukan permainan di dalam pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Dirjen AHU yang tidak menghormati putusan pengadilan tersebut di atas dengan masih menerbitkan pengesahan PT Tjitajam yang diajukan oleh pihak-pihak yang telah dinyatakan kalah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembajakan PT Tjitajam.

“Mereka menggunakan akta-akta notaris yang dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah inkracht tersebut di atas dan seakan mendapat restu dari Dirjen AHU untuk menerbitkan pengesahan,” katanya.

Reynold juga berharap agar Bapak Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Cq Bapak Kapolda Metrojaya Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran M. Si untuk memahami modus pembajakan PT Tjitajam untuk merampas aset-aset tanah perseroan seluas kurang lebih 155 hektare dengan cara membuat akta-akta notaris yang terindikasi palsu.

Selain itu, Reynold juga berharap agar oknum-oknum dalam Kepolisian menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT. Tjitajam yang sah serta implementasikan Polri yang PRESISI dalam Kasus PT Tjitajam demi tercapainya Tujuan Hukum,” harap Reynold. (red)

Tags: ,