Pendidikan Tatap Muka Belum Diizinkan

Ilustrasi. (Foto: Dok. Humas Dispendik)

Surabaya, Pelitabaru.com

Guru, Siswa hingga orang tua di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri harus gigit jari saat daerah lain sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Tatap Muka (PTM). Meski rindu belajar secara langsung sudah memuncak, namun stakeholder pendidikan empat daerah di Jawa Timur (Jatim) ini harus kembali bersabar. Rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menjadi salah satu alasan ke-empat daerah tersebut belum boleh melaksanakan PTM.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan empat Kabupaten/Kota di Jawa Timur hingga belum menggelar sekolah tatap muka karena belum ada rekomendasi dari Satgas di daerah tersebut. Padahal, hampir semua daerah sudah mulai melakukan uji coba dan bersiap diri.

“Hampir semua sudah melakukan uji coba sekolah tatap muka. Jatim termasuk percontohan, karena kita sudah uji coba sejak Agustus tahun lalu. Sekarang hanya ada 4 daerah yang belum sekolah tatap muka,” ujarnya pada Rabu (7/4/2021).

Wahid mengatakan rekomendasi pelaksanaan PTM harus dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 masing-masing daerah.

“Izin tetap kembali ke Satgas masing-masing kabupaten atau kota. Dalam hal ini yakni Bupati atau Wali Kota sebagai Ketua Satgas di daerah,” imbuhnya.

Mengenai aktivitas sekolah tatap muka yang tengah diuji coba di berbagai daerah, Kadindik Wahid menegaskan bahwa kegiatan tersebut masih dengan pembatasan sesuai zonasi kabupaten/kota.

“Untuk zona kuning, uji coba sekolah tatap muka dibatasi maksimal 50 persen. Untuk oranye, maksimal 25 persen. Sedangkan untuk zona merah masih belum direkomendasi untuk uji coba sekolah tatap muka. Menurut Wahid, belum ada kasus penyebaran Covid-19 di sekolah selama masa uji coba tatap muka sejak Agustus 2020 lalu. Hingga hari ini proses vaksinasi untuk guru masih berlangsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Herlin Ferliana mengatakan proses vaksinasi untuk tenaga guru masih berjalan. Meski begitu, jumlahnya masih belum keseluruhan.

“Sebagian guru dan dosen sudah kita vaksin. Sesuai dengan jumlah vaksin yang ada, jadi belum bisa semua,” kata Herlin.

Kemudian, Kadindik yang akrab disapa WW ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK tahun 2020 dan tahun 2021 memiliki beberapa perbedaan. Secara sistem, tahun ini ada lima jalur untuk PPDB, yakni pertama jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa keluarga kurang mampu, termasuk anak buruh dan disabilitas ringan.

“Di sini ada yang berbeda. Kalau disabilitas tahun kemarin masuk zonasi, tapi sekarang afirmasi dan kuotanya 15 persen,” katanya.

Kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua, yakni selain perpindahan tugas orang tua, juga menampung anak tenaga pendidik atau pengajar.

“Termasuk tenaga kesehatan khusus yang menangani Covid-19. Ini kuotanya adalah lima persen,” ucapnya.

Ketiga yaitu jalur prestasi lomba berkuota lima persen yang berbeda skemanya dari tahun 2020. Pada tahun lalu lombanya berjenjang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi lembaga yang kerja sama dengan pemerintah, tahun ini tidak.

“Ternyata banyak masukan, sehingga tahun ini jalur prestasi bisa berjenjang atau tidak. Bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga secara mandiri. Kami rumuskan, masing-masing ada skornya,” sambungnya.

Bagi siswa penghafal Al Quran, kata dia, juga bisa masuk dalam jalur prestasi lomba, termasuk siswa delegasi.

“Semisal, Negara Italia mengundang kejuaraan paduan suara setiap tahun. Bagi siswa yang diundang, kami beri skor,” katanya.

Pria yang pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jatim tersebut juga menjelaskan bahwa ada jalur prestasi akademik yang kuotanya sebesar 25 persen dengan mengambil nilai rapor pada semester I hingga V, yang nilainya 70 persen.

“Kemudian nilai IX di SMA satu dan lainnya berbeda. Makannya ada indeks yang diambil dari akreditasi sekolah. Bobotnya 30 persen,” katanya.

Terakhir adalah zonasi kuotanya 50 persen, yang untuk SMA sistemnya tidak berubah atau sama seperti tahun lalu.

“Hal baru terjadi untuk SMK. Tahun lalu tidak ada zonasi di SMK maka tahun ini diberlakukan zonasi yang kuotanya sebanyak 10 persen. Hal itu termaktub dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB,” tuturnya.

Kepada pelita Baru, Wahid menegaskan bahwa surat keterangan domisili pada PPDB 2021 akan diperketat dan surat hanya diberikan pada kondisi tertentu, yakni apabila tertimpa bencana alam lalu bencana sosial seperti pengungsi dari Sampang. (net/dok)

Tags: , , ,