Jakarta, Pelitabaru.com
Sebanyak 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam permainan judi online (Judol). Fakta ini dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara di Medan, Selasa (9/7/2024).
“Sesuai laporan, ada 17 pegawai KPK. Mereka diantaranya sopir hingga pegawai urusan dalam KPK. Namun sampai saat ini sebagian besar dari mereka sudah tidak bekerja lagi di KPK. Kemarin kami sudah ketemu ketua KPK yang berkomitmen memberikan tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat,” kata Hadi.
Hadi juga mengatakan para pegawai KPK yang terlibat judi online ini baru dalam tahap coba-coba. Itu tergambar dari frekuensi mereka bermain dan besaran transaksi yang mereka lakukan di situs maupun aplikasi judi online tersebut.
“Nilai transaksinya saya lihat bervariasi. Kalau pegawai itu rata rata sekali tiga kali mereka hanya coba-coba. Sesekali ada yang Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Transaksinya tidak terlalu besar, mereka bermain 3-5 kali,” ungkapnya.
Sementara itu, Jubir KPK Tessa Mahardhika tak menampik adanya sejumlah pegawai yang terlibat. KPK, kata Tessa, akan memberantas hal tersebut agar tidak menular ke banyak pihak.
“Komisi Pemberantasan Korupsi telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.
Tessa mengatakan, berdasarkan penelusuran awal, ada sejumlah nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat KPK masih mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut. KPK terus mengingatkan soal bahaya judi online kepada para pegawainya.
“Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya,” ucapnya.
Tessa juga mengatakan berdasarkan penelusuran awal oleh Inspektorat, ditemukan pula beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Menurutnya, Inspektorat kini masih berupaya mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut untuk tindak lanjut berikutnya.
“KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” ucap Tessa.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan perputaran uang judi online di Indonesia tembus Rp327 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut berdasarkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Budi mengatakan judi online sudah menjerat 2,7 juta warga Indonesia, dan mayoritas adalah anak muda.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengumumkan lima provinsi dengan transaksi judi online terbesar. Hadi menyatakan Jawa Barat berada di urutan pertama. Transaksi judi online yang tercatat oleh PPATK di provinsi tersebut mencapai Rp3,8 triliun. DKI Jakarta berada di urutan kedua. Diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.(ahy/*)
Tags: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto