Ilustrasi Pertamina. (Foto: Istimewa) Jakarta, Pelitabaru.com
Tingginya harga minyak mentah dunia membuat Pemerintah Indonesia, dilemma. Sebab, hal ini berdampak langsung terhadap meningkatnya gap harga keekonomian hingga harga jual Pertalite dan solar yang selama ini mendapat subsidi dalam APBN.
Diketahui, APBN saat ini menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun.
Angka ini bahkan bisa meningkat jika tanpa ada penyesuaian kebijakan hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.
Tapi di sisi lain, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat hati-hati.
Hal tersebut menjadi sangat penting guna tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi. Tapi yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/8/2022).
Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan di tengah tingginya harga BBM, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat.
Namun demikian, saat ini sedang disiapkan beberapa opsi agar BBM subsidi yang memang peruntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran.
“Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi,” ujar Arifin.
“Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup, nah jangan sampai yang sudah cukup tetapi membeli pertalite,” pungkasnya.
Hal ini bertujuan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
Untuk itu, masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan haknya.
Diketahui, Pemerintah bakal menaikan harga Pertalite, masyarakat mampu diharapkan tak gunakan BBM subsidi lagi. Pemerintah juga tengah merencanakan kenaikan harga Pertalite yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dibulan Agustus 2022 ini.
Saat ini, harga BBM Subsidi Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter untuk wilayah Jakarata dan diisukan akan naik menjadi Rp 10.000 per liter. Keputusan tersebut dipicu APBN 2022 terus membengkak pada tahun 2022 ini.
APBN tak mampu lagi menampung beban subsidi BBM yang kini sudah mencapai Rp 502 triliun.
Apabila pemerintah tidak segera merespons hal ini dengan penyesuaian kebijakan, maka diperkirakan anggaran yang dikeluarkan BBM Subsidi akan mencapai Rp 550 triliun di akhir tahun 2022. (adi/fuz/gin/*)
Tags: Pertalite
-
Raden Minda Kusumah Raih Penghargaan Dosen Terbaik Politeknik Pajajaran ICB Bandung 2025
-
Kejagung Inginkan Sinergitas Dengan PWI Terjaga Dengan Baik
-
CDC UBP Karawang – BRI Region 7 Jakarta 2 Gelar Campus Hiring
-
Mantan Napi Kepergok Curi Motor di Cibungbulang Dihajar Massa, Satu Kawanannya Kabur