KPU Buka lagi Opsi Pendaftaran Jalur Perseorangan, KPU-Bawaslu Gelar Rakor Sukseskan Pilkada 2024

Ilustrasi

Jakarta, Pelitabaru.com

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama untuk bersinergi menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, melalui keterangan resmi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Selasa (9/7/2024).

“Pak Menko (Hadi Tjahjanto), saya mau melaporkan insya-Allah menjelang pilkada jajaran KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota akan melaksanakan gelaran rakor bersama,” ujar pria yang akrab disapa Afif.

Afif menegaskan,  sinergi itu dibutuhkan untuk menyamakan pemahaman, sehingga saat bekerja nanti tidak banyak kesalahpahaman yang terjadi.

“Ini bagian dari sinergi kita untuk menemukan pemahaman, aturan-aturan yang semakin menemukan titik temu, sehingga ketika di lapangan tidak banyak kesalahpahaman atau dikasih paham yang salah, sehingga harapan kita tidak banyak ledakan persoalan,” tuturnya.

Afif tak menutup kemungkinan pada saat penyelenggaraan pilkada akan ada berbagai persoalan yang dihadapi. Namun, KPU perlu mengelola situasi itu dengan baik. “Main bola saja bersaing, apalagi untuk posisi jabatan strategis, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, pasti situasinya sangat kompetitif. Jadi, kita perlu kelola dengan sangat baik,” katanya.

Afif mengatakan, KPU pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dalam kondisi yang siap melaksanakan Pilkada Serentak 2024.

Apabila melihat tahapan pilkada yang tengah berlangsung, KPU sedang melakukan tahapan pencalonan di mana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota telah ditetapkan dan diundangkan.

Sebelumnya, KPU RI mengkaji opsi untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah, untuk  jalur perseorangan atau nonpartai (independen) menjelang Pilkada Serentak 2024.

Pendaftaran calon nonpartai sudah ditutup pada Mei 2024, dan verifikasi masih berlangsung saat ini. “Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada 8—12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit,” kata anggota KPU RI Idham Holik, melalui keterangan resmi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Putusan MA di kawasan Kuningan, Jakarta, seperti dilansir InfoPublik, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga :  Abu Janda-Pigai Berdamai, KNPI Tidak Cabut Laporan

Idham mengatakan, hal itu karena Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada  1 Januari 2025. Terkait dengan putusan MA itu, kata Idham, peminat jalur nonpartai yang awalnya tidak jadi maju karena tak memenuhi syarat usia minimal bisa mendaftarkan diri.

Hingga sekarang, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak calon kepala daerah terpilih yang bakal diatur lewat peraturan presiden (perpres).  Di sisi lain, dalam simulasi yang disusun KPU, calon nonpartai yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan terus diproses sembari KPU membuka pendaftaran kembali untuk calon lain yang barangkali berminat maju jalur nonpartai.

Menurut dia, perbedaannya terletak pada tahapan yang dikaji akan kembali dibuka ini bakal berlangsung lebih singkat, yakni hanya 87 hari, karena mepetnya waktu. Sementara itu, calon nonpartai yang pendaftarannya diproses sejak Mei menjalani tahapan selama 126 hari.

Sebagai perbandingan, lanjut dia, calon nonpartai yang mendaftar pada bulan Mei lalu memiliki waktu 5 hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Pada pendaftaran kali ini, calon nonpartai hanya punya 4 hari.

Pada bulan Mei lalu, KPU mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan calon nonpartai. Namun, kali ini cuma 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.

Ditegaskan oleh Idham bahwa simulasi ini masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah dalam rapat dengar pendapat sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi. (fuz)

Tags: , , ,