KPK ‘Pelototi’ Alih Kelola TMII

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto: Shutterstock)

Jakarta, Pelitabaru.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendampingi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita yang selama 44 tahun dikelola oleh keluarga Cendana.

“KPK telah mengoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas,” ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, Kamis (8/4/2021).

Ipi mengatakan, Kemensetneg menjadi perhatian lembaganya terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara. Nilai aset yang dikelola Kemensetneg sangat besar mencapai Rp571 triliun, meliputi TMII, PPK Kemayoran dan aset Gelora Bung Karno (GBK).

“Sejak 2019, KPK juga melakukan pendampingan terhadap kementerian, lembaga dan BUMN di tingkat pusat dalam pengelolaan aset negara,” ujarnya.

Ipi menjelaskan, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977. Pengambilalihan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg dari Yayasan Harapan Kita diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021.

Pemerintah juga memberi waktu kurang lebih tiga bulan bagi yayasan tersebut untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII selama ini. Lantas bagaimana dengan aset-aset keluarga Soeharto yang berada di kawasan TMII? Apakah juga akan diambil alih oleh pemerintah?

Kabag Humas TMII Adi Wibowo menjelaskan aset keluarga Soeharto tentu saja menjadi hal yang berbeda karena berada di luar TMII.

“Beda. Itu di luar TMII,” kata Adi saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).

Sejauh ini, yang menjadi tanggung jawab TMII untuk dikelola seluas sekitar 150 hektare. Itu saja sudah dibatasi dengan tembok. Aset keluarga Soeharto di luar gedung yang berada di lahan 150 hektare ini.

“Yang dikelola TMII sekitar 150 hektare yang sudah dibatasi dengan tembok,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama TMII Tantribali Lamo menjelaskan kawasan TMII yang berada di lahan seluas 150 hektare tidak termasuk Masjid Agung At-Tin, Green Terrace, Hotel Santika, dan Museum Purna Bhakti Pertiwi.

“TMII di atas 150 hektare tidak termasuk [Masjid] At-Tin, Green Terrace, Hotel Santika, serta Museum Purna Bhakti. Tahun ’77 sudah diserahkan ke negara dan sertifikatnya ada di Setneg,” kata Tantribali.

Terpisah, Komisi II DPR mendukung langkah pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyebut langkah pemerintah itu harus diapresiasi.

“Komisi II memberikan apresiasi dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah,” kata Doli, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Doli berharap TMII dapat diperhatikan oleh negara dan menjadi salah satu aset penting. “Kita berharap pemerintah, dalam konteks ini, Kementerian Sekretaris Negara, dapat menyelamatkan keberadaan TMII menjadi aset negara yang penting,” ucap Doli.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas prestasi yang ditorehkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi karena berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi milik pemerintah Indonesia.

“Taman Mini Indonesia Indah sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan Pemerintah Indonesia,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (8/4/2021).

Hasto mengatakan, Presiden Jokowi telah membuktikan konsistensinya dalam menjalankan amanat reformasi, yakni dengan cara menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mantan Presiden Soeharto.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia Indah ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan asset strategis negara,” ucapnya.

Pengambilalihan TMII, kata Hasto, melengkapi keberhasilan pemerintah sebelumnya seperti divestasi Freeport dan Blok Minyak Rokan. Termasuk juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri. (net/bil)

Tags: , , ,