Komnas HAM: Efektivitas Vonis Hukuman Mati Belum Terbukti

Ilustrasi hukuman mati. (Foto: abc.net.au, trbimg.com)

Jakarta, Pelitabaru.com

Efektivitas pemberian hukuman mati kepada pelaku narkoba dan terorisme dinilai belum terbukti efektif. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, dalam konferensi pers bertema ‘Hukuman Mati Puncak Tertinggi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: Hapuskan Demi Keadilan dan Pemulihan Perempuan!’ yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komnas Perempuan, Senin (11/10/2021).

“Dalam kajian-kajian, tidak terbukti dengan penerapan hukuman mati, pemberantasan narkoba itu akan lebih efektif, apalagi terorisme,” kata Ahmad Taufan

Pihak-pihak yang mendukung penerapan hukuman mati, menurut dia, berargumen bahwa penerapan hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga menjadi langkah efektif untuk memberantas tindak pidana tertentu. Akan tetapi, teroris justru mencari kematian. Karena, kematian merupakan pilihan para teroris ketika menjalankan misi yang telah diamanatkan oleh para dalang di balik tindakan mereka.

Sehingga, Komnas HAM secara aktif mendorong agar hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum Indonesia dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam pidana mati. Dalam upaya mendorong penghapusan hukuman mati, Komnas HAM menghadapi tantangan dari berbagai kalangan, seperti kelompok-kelompok sosial dan kalangan politik yang masih menganggap bahwa hukuman mati itu penting.

“Teroris malah bersyukur ada hukuman mati itu. Karenanya, memberikan hukuman mati kepada teroris itu tidak efektif. Bagi Komnas HAM, hukuman mati tidak bisa diterima karena memang harus dihapuskan. Lebih jauh, hendaknya Indonesia memberlakukan moratorium bagi pelaksanaan hukuman mati,” kata Ahmad Taufan menegaskan.

Selain itu, ia menekankan bahwa Indonesia harus mengkaji kembali hukum nasional dan praktik-praktik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati, serta perlindungan bagi tersangka dengan ancaman pidana mati sesuai Resolusi Umum PBB.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengatakan, praktik hukuman mati merupakan bentuk penyiksaan, puncak diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

“Hukuman mati memiliki karakter yang khas bagi perempuan, baik sebagai tersangka yang terpidana mati, maupun dampak (hukuman mati, red.) terhadap kehidupannya dan keluarga,” kata Andy dalam kesempatan yang sama.

Andy menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan terkait kasus-kasus perempuan terpidana hukuman mati sering memiliki keterkaitan dengan sejumlah isu lain, seperti feminisasi kemiskinan, perdagangan orang, dan sistem hukum yang belum berpihak kepada korban.

Terkait dengan sistem hukum yang belum berpihak kepada korban, Andy menjadikan kasus Mary Jane sebagai contoh. Mary Jane merupakan terpidana mati asal Filipina yang tertangkap di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010.

“Mary Jane merupakan korban perdagangan manusia yang dijebak oleh sindikat narkotika dan hingga saat ini masih mengalami ketidakpastian dalam menanti pengampunan atau pelaksanaan eksekusi. Mary Jane sudah (menunggu kepastian selama, red.) 11 tahun,” ucap Andy.

Masa penantian tersebut, kata dia, tidak hanya memiliki implikasi terhadap perempuan yang terpidana, tetapi kepada seluruh keluarganya. Selain dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa pada pihak yang terdampak, Andy berpandangan bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan masalah sosial lain yang lebih besar.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan melakukan advokasi dan kampanye untuk menghapus hukuman mati. Untuk upaya tersebut, Komnas Perempuan melakukan bersama dengan Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

“Saya berharap melalui advokasi dan kampanye tersebut, Komnas Perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan revisi berupa penghapusan hukuman pidana mati dalam berbagai kebijakan yang melandasi hukuman tersebut. Termasuk melalui revisi UU KUHP,” pungkasnya. (hp/ant)

Tags: ,