Kisruh Oper Alih Lahan Garapan Neglasari Berujung Laporan Polisi

Tim hukum Hendro menunjukan bukti surat oper alih yang ditandatangani Kepala Desa Tugujaya. (Foto: Ist)

Bogor, Pelitabaru.com

Sengkarut oper alih lahan garapan di Blok Neglasari, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor berbuntut panjang. Diawali adanya kisruh saling klaim antar para penggarap, hingga adanya aksi perusakan, kini berujung di meja penyidik Satreskrim Polres Bogor.

Dodi Herman Fartodi SH, MH kuasa hukum Hendro Soebijanto (salah seorang penggarap) menjelaskan, pihaknya melaporkan adanya aksi perusakan pagar milik kliennya yang terletak di Blok Neglasari, RT004/RW004, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang dilakukan sejumlah orang.

“Kami belum mengetahui apa motifnya, oleh karena itu kami laporkan kepada pihak berwenang untuk mengusut aksi perusakan pagar ini hingga tuntas. Besok kami lengkapi sejumlah berkas yang diminta penyidik. Saksi juga telah kami siapkan untuk bersaksi,” ujar Dodi dalam keterangan persnya, kemarin.

Menurut Dodi, kisruh yang belakangan terjadi tersebut diduga lantaran adanya tumpang tindih kepemilikan lahan garapan. Kliennya, jelas Dodi, Hendro Soebijanto merupakan penerima kuasa garap dari Ibu Margaret yang diketahui memiliki hak garap sejak Oktober 1990.

“Hingga saat ini, lahan tersebut dikuasai klien kami. Klien kami selama itu melakukan kegiatan kerjasama dengan warga sekitar untuk menggarap lahan tersebut tanpa meminta bagi hasil. Namun belakangan ini, lahan tersebut dioper alih lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan klien kami,” jelas pengacara yang berkantor di Kanz n Kanshaa Advocates and Counselors at Law itu.

Dodi juga mengungkapkan, adanya temuan surat oper alih garapan dari Yanosandy Chalim kepada Meity Sanger dengan obyek lahan yang sama. Namun, kata Dodi, anehnya, dalam bukti surat yang didapatinya, Ketua RT dan RW hingga Kepala Desa Tugujaya terlebih dahulu menandatangani surat tersebut.

“Kami mendapati adanya surat oper alih itu. Ekstremnya, RT-RW dan Kades Tugujaya tanda-tangan duluan, sementara pihak penerima oper alih selaku pemohon belum tanda tangan. Ini menjadi bukti yang juga kami siapkan untuk penyidik,” tandas Dodi.

Pihaknya, kata Dodi, juga akan mempersoalkan temuannya itu, lantaran syarat mal administrasi.

“Selain unsur pidana yang kami lapor, unsur perdata juga akan kami sikapi di ranah hukum. Sebab kejadian seperti ini sering terjadi dan ada pihak yang dirugikan,” katanya.

Dodi juga mengingatkan Kepala Desa Tugujaya terkait adanya Keppres nomor 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, junto keputusan Kepala BPN nomor 2/2003 Pasal 2 Ayat 2 Huruf C menyatakan bahwa apabila ada sengketa tanah garapan, diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Kami sangat menyayangkan Kades sebagai representasi negara dalam hal ini, seharusnya bisa menengahi. Dengan adanya temuan surat itu, malah membuat persoalan bertambah kisruh. Disini kami hanya membela hak hukum klien kami sesuai Pasal 28 Ayat 1 UUD, bahwa setiap orang berkah atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum,” papar Dodi.

Kliennya, lanjut Dodi, masih mencadangkan hak-hak yang dimilikinya untuk memproses secara hukum, baik perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan pelajari juga Perpu nomor 51 atau nomor 60 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin. Mungkin juga akan masuk kepada Pasal 385 KUHP tentang kejahatan Stellionnaat (yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain, red) Karena aparatur desa mengetahui yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain. Namun tetap menyetujui pemindahan hak kepada yg tidak memiliki hak. Ini termasuk yang akan kami pelajari adanya penyalahgunaan wewenang aparatur sipil di pemerintahan desa ini,” jelasnya.

Dodi memastikan, Kepala Desa Tugujaya dan perangkat desa sebenarnya mengetahui permasalahan tersebut, namun tetap memberikan tanda-tangan mengetahui di dalam surat pernyataan tidak ada sengketa.

Hendro Soebijanto yang juga Ketua Paguyuban Warga Penggarap Blok Neglasari menambahkan, selama ini dirinya beritikad baik dengan mengajak warga dan petani menggarap lahan tersebut.

“Kami juga pernah menyerahkan data para penggarap ke pihak desa agar menjadi acuan. Namun jika dengan cara-cara seperti perusakan, ini sudah masuk ranah hukum,” ujar Hendro.

Kepala Desa Tugujaya, Mochamad Rifqi Abdillah saat dikonfirmasi belum mengetahui pasti adanya kisruh tersebut. Namun, dirinya siap memfasilitasi warganya yang bersengketa dengan cara musyawarah mufakat.

“Selaku Kades, saya akan menengahi persoalan tersebut. Semoga kedua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang timbul,” kata Rifqi.

Terkait adanya surat oper alih lahan garapan yang ditandatanganinya, Rifqi menjelaskan, jika surat tersebut merupakan hasil foto seseorang saat surat belum pungkas terselesikan. Rifqi juga membantah mengeluarkan surat tersebut sebagai bukti transaksional antar para pengarap.

“Surat tersebut adalah arsip yang sejak kepemimpinan saya diterapkan. Surat tersebut menjadi bagian administrasi berkas Desa Tugujaya agar menjadi acuan data kepemilikan lahan maupun hak garap. Mengapa dibuat seperti ini, sebab kami tidak ingin terus ada tumpang tindih hak garap. Kami ingin menertibkannya dengan melibatkan pengurus RT dan RW setempat,” jelas Rifqi.

Rifqi berharap, dengan adanya pemberkasan yang lengkap dan terarsipkan secara tertib, tidak ada lagi upaya-upaya sejumlah pihak untuk menoper-alihkan lahan garapan dan berujung sengketa.

Dirinya tidak akan menandatangani surat jika tidak paham silsilah lahan tersebut, dari penggarap ke penggarap dan kemudian kembali beralih di era kepemimpinannya.

“Pihak kuasa hukum pak Hendro juga sebetulnya sudah pernah saya jelaskan secara detail masalah ini. Agar lebih jelasnya, kami selaku aparatur desa akan mengundang para pihak dan mencari win-win solusi,” pungkasnya. (bil)

Tags: , , , ,