Ketua KPK: 33 LHA PPATK Kami Terima Dari Satgas TPPU

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Pelitabaru.com

Daftar orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan versi Menko Polhukam Mahfud MD senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dalam rapat kerja dengan  Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (7/6/2023), Firli membeberkan, penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dimaksud sesuai dengan ‘jatah’ yang diberikan Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bentukan Menko Polhukam terhadap lembaganya.

“Jadi total semuanya 33 Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang kami terima dari Satgas TPPU yang dibentuk Menko Polhukam. Dan 16 tersangka terpidana diantaranya sudah kami tuntaskan dengan transaksi totalnya mencapai Rp8,5 triliun,” kata Firli.

Dari kasus yang sudah tuntas itu, Firli menyebut beberapa nama. Nama pertama yang ia sebut dengan inisial meski namanya terpampang saat rapat kerja dengan Komisi III adalah Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nominal transaksi sebesar Rp 60,16 miliar.

Lalu ada nama Eddi Setiadi, Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung yang telah ditetapkan sebagai terpidana dengan nilai transaksi sebesar Rp 51,8 miliar. Ada juga, Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto yang nilai transaksi keduanya Rp 3,99 miliar dan statusnya telah menjadi terpidana. Demikian juga Sukiman dengan nilai transaksi Rp 15,61 mliar dan statusnya telah terpidana.

Ada juga nama Natan Pasomba dan Suherlan dengan total nilai transaksi keduanya Rp 40 miliar dengan status terpidana. Kemudian Yul Dirga dengan nilai transaksi Rp 53,88 miliar dengan status terpidana, serta Hadi Sutrisno dengan nilai transaksi Rp 2,76 triliun sebagai terpidana.

Selanjutnya ada nama Agus Susetyo, Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Ronas, serta Veronika Lindawati dengan total nilai transaksi Rp 818,29 miliar dengan status sebagai terpidana. Juga ada Yulmanizar dan Wawan Ridwan yang transaksinya senilai Rp 3,22 triliun dengan status terpidana, serta Alfred Simanjuntak Rp 1,27 triliun dengan status terpidana.

Selain itu, Firli juga menyebut ada LHA lain yang tidak terdapat dalam database KPK sebanyak 2 laporan, dan yang telah masuk ke dalam proses telaah sebanyak 5 laporan. Adapun yang telah memasuki tahap penyelidikan sebanyak 11 laporan, yang masuk ke tahap penyidikan sebanyak 12 laporan, dan dilimpahkan ke Mabes Polri sebanyak 3 laporan. Dengan demikian total laporan yang masuk sebanyak 33 LHA.

Baca Juga :  Pengamat Kebijakan: Pernyataan Luhut Terlambat

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan berhenti mengusut transaksi janggal di Kemenkeu periode 2009-2023. Ia berujar, informasi angka transaksi gelap yang ia peroleh selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) itu, tak akan berhenti sampai terkuak asal muasalnya.

“Berita itu tidak akan bisa ditutupi, dan itu tidak bisa direm karena sudah muncul ke publik. Harus jelas itu uang apa dan tidak bisa berhenti di situ,” kata Mahfud dalam keterangan videonya belum lama ini.

Menurut Mahfud, klaim bahwa nilai itu bukan berasal dari tindak pidana korupsi ataupun TPPU tidak hanya bisa diakhiri dari pernyataan belaka. Sebab, dia memperoleh data itu secara detail, termasuk dari nama-nama yang terlibat dalam transaksi mencurigakan itu.

Mahfud juga menegaskan, upayanya mengungkap transaksi janggal itu ke publik lantaran ia berusaha membantu Sri Mulyani untuk membersihkan birokrasi Indonesia dari tindakan korupsi. Sebab, kasus ini tak kunjung selesai setelah kasus terbaru terkuak ke publik yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Karena memang sama-sama kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi. Bu Sri Mulyani sudah kerja habis-habisan untuk menata negara ini yang bebas korupsi, saya juga bersama Bu Sri Mulyani, ayo kita kerja bareng, kalau Bu Sri Mulyani sendiri kiranya enggak kuat,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan bahwa transaksi tersebut bukan korupsi maupun pencucian uang.

Ivan menjelaskan, dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan.

“Kasus-kasus itu lah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut kemarin Rp 300 triliun. Dalam kerangka itu perlu dipahami, bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan,” paparnya.

“Tapi ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kemenkeu yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami, saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti,” tandas Ivan. (adi/fuz/gin/*)

Tags: , , ,