Home      •  

Kenaikan BBM Dilematis Pro Dan Kontra

01 Sep 2022
Rieke Diah Pitaloka.(Foto: DPR)

Jakarta, Pelitabaru.com

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai langkah dilematis yang diambil pemerintah dan DPR RI. Pro dan kontra pun muncul kepermukaan. Ada yang setuju karena dinilai bisa menyeimbangkan neraca keuangan negara dalam ketidakpastian ekonomi global.

Tak sedikit pula yang menolak mentah-mentah karena keputusan naiknya harga ini dipastikan akan berdampak langsung terhadap harga jual pasar terutama bahan-bahan pokok. Seperti yang diunggah politisi sekaligus aktivis dan artis, Rieke Diah Pitaloka dalam akun instagramnya, riekediahp.

Pemeran Oneng dalam serial situasi komedi (Sitkom) Bajaj Bajuri menilai aneh dengan sikap pemerintah yang disebutkan terindikasi kuat, jika kenaikan BBM ini diputuskan tanpa berbasis data yang akurat dan aktual.

“Pada akhirnya sebenarnya bukan soal BBM naik atau tidak naik (kl ngotot mau naikkan hanya berdasarkan asumsi bukan fakta).. pada akhirnya dimana pertanggungjawaban ratusan triliun uang rakyat (APBN uang rakyat)…kalau indikasi kuatnya diputuskan tanpa berbasis data yang akurat dan aktual….,” tulis pemeran Oneng dalam sinetron komedi Bajai Bajuri ini melalui akun instgaramnya, riekediahp.

Dalam unggahan itu, Rieke juga menyertakan lampiran gambar rincian anggaran nomenklatur subsidi BBM.

“barangkali suara ini hanya dianggap angin lalu… @jokowi,” tambahnya di status yang sama, seperti dikutip dari fajar.co.id, Selasa malam (30/8/2022).

Unggahan Rieke ini pun menuai direspon para netizen.

“Ibu Anggota Dewan, kami rakyat jelata ini tdk paham ttg itu semua maka itu kami berharap para Wakil Rakyat lah yang memperjuangkan itu semua demi kebaikan dan keberpihakan kepada masyarakat,” tulis salah satu netizen.

“Ayo buk nangis2 lagi di jalan seperti dulu,” celoteh warganet yang lain.

Ada juga netizen yang memberi komen,

“Tolong ka Rieke BBM tidak naik aja banyak rakyat jelata yang susah mencari uang,..kadang lansia masih kerja kadang pedagang kecil yang sepi pengunjung kadang banyak pengangguran, pemerintah memeberi subsidi kadang tidak tepat sasaran, sehingga subsidi itu sia sia,sedangkan rakyat jelata yang benar benar membutuhkan tidak mendapatkan..tolong ka Rieka jangan sampai naik biar rakyat jelata tidak makin sengsara kadang saya keluar melihat mereka nagiss..,” cuap lainnya.

Tak hanya netizen, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI juga ramai-ramai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar. Penolakan itu disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja pada Rabu (31/8/2022).

Penolakan pertama datang dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan. Ia menyampaikan BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan karena akan membuat inflasi meningkat tajam. Saat ini saja inflasi sudah cukup tinggi, yakni 4,94 persen pada Juli 2022.

“Mungkin salah satu caranya, walaupun ini harus kita kaji bersama, adalah jangan naikkan harga BBM. Karena otomatis kalau harga BBM baik inflasi kita nendang tinggi,” terang dia.

Apalagi, katanya, BBM menjadi salah satu penyumbang inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika inflasi naik, maka ia memastikan kemiskinan pasti mengikuti.

“Jadi, ini bagaimana tujuan kita untuk APBN, ini sudah menyimpang,” ujarnya dalam ruang rapat.

Kemudian, ada juga dari Fraksi Partai Gerindra Jefry Romdonny. Menurutnya, subsidi ada untuk melindungi masyarakat miskin sesuai dengan yang diamandemenkan di UUD 1945, sehingga tak seharusnya dinaikkan.

Baca Juga :  Tunggu Jokowi!

Apalagi, kenaikan harga minyak bakal meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

“Kami berpandangan tak ada yang lebih penting dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi menurut kami perlu dipertimbangkan (kenaikan harga BBM),” kata dia.

Penolakan selanjutnya datang dari Fraksi PKB Bertu Merlas. Dia menyebutkan kenaikan BBM khususnya Solar akan menyusahkan para petani. Apalagi, ini dibarengi dengan kenaikan harga pangan dan komoditas lain.

“Saat ini, biaya produksi petani ada peningkatan tajam terutama masalah pupuk. Harga pupuk meningkat tajam dan langka. Ditambah lagi, ada kenaikan BBM, dimana petani membeli BBM subsidi, sehingga mereka membeli BBM denga harga yang mahal,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

“Bila mana petani kurang sejahtera, ini akan merembet ke mana-mana, manufaktur siapa yang beli. Produk-produk manufaktur siapa yang beli kalau petani kurang sejahtera,” jelasnya.

Fraksi PPP Wartiah juga mengkhawatirkan terjadi peningkatan inflasi, jika harga BBM dinaikkan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kenaikan pertumbuhan ekonomi.

“Kami meminta pemerintah mencermati efek dari kenaikan BBM ini ke inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat, baik pangan dan energi. Serta belum kembalinya tenaga kerja dibanding pra pandemi,” tegasnya.

Sementara, Fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah dan PDI-P Andreas Eddy Susetyo memberi tanggapan soal isu kenaikan harga BBM, tapi tidak memberikan komentar setuju atau tidak. Hanya saja, ia meminta pemerintah mempertimbangkan segala dampak yang bakal ditimbulkan jika kebijakan tersebut ditempuh.

Berbeda dengan sikap Rieke dan para anggota DPR RI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto justru mendukung dan meyakini rencana Presiden Jokowi menaikkan harga BBM adalah keputusan yang terbaik.

Hasto bahkan berkata PDIP juga telah berusaha memberikan berbagai masukan untuk menjadi pertimbangan Jokowi.

“Dalam hal yang sulit itu kami meyakini Pak Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik dan kami juga memberikan masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata Hasto pada wartawan di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Menurutnya pemerintah juga telah melakukan berbagai kalkulasi yang seksama, termasuk dalam menghitung risiko dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat. Hasto mengungkap langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak tersebut.

“Tetapi yang penting saat ini pemerintah telah menyiapkan suatu bantalan sosial agar di tengah tekanan inflasi itu dampak terhadap kemiskinan, pengangguran, itu bisa ditekan dengan berbagai stimulus yang dilakukan,” paparnya.

Lebih jauh, Hasto mengaku PDIP memahami rencana Jokowi ini merupakan imbas dari beban yang ditanggung pemerintah akibat subsidi BBM.

“Bukan kesalahan pemerintah, akibat persoalan-persoalan global yang uncontrol, siapa menyangka terjadi perang Rusia-Ukraina? Tetapi dalam sisi yang lain berbagai komoditas kita itu kan juga membawa implikasi kepada surplus perdagangan kita,” tegasnya. (adi/fuz/gin/*)

Tags: , ,

© 2025 Copyright Pelitabaru, Hak Cipta dilindungi Undang-undang.