Kejati Jabar “Acak-acak” PT Pos Fin

Foto: Antara

Bandung, Pelitabaru.com

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) melakukan penggeledahan di kantor PT Pos Finansial (Pos Fin) Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia, atas dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan keuangan yang merugikan negara hingga mencapai Rp68,5 miliar yang dilakukan oknum pejabat perusahaan tersebut.

“Ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT Pos Fin selaku anak perusahaan dari PT Pos Indonesia,” kata Plt Kasipenkum Kejati Jabar Armansyah Lubis, di Kantor PT Pos Fin Indonesia di Jalan Jamuju, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/4/2021).

Dia mengungkapkan, kasus korupsi itu diduga terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Menurutnya, diduga ada tindakan penyimpangan keuangan secara tidak sah pada perusahaan teknologi finansial itu.

“Dalam pengelolaan keuangan ini terjadi investasi yang tidak benar,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, tim penyidik Kejati Jabar masih melakukan penggeledahan untuk mencari berkas atau barang bukti yang bisa menjadi titik terang atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Armansyah menambahkan, sejauh ini belum ada pihak yang diamankan dari kasus yang tengah ditangani tersebut. Dia juga belum menyebutkan identitas oknum pejabat PT Pos Fin yang diduga melakukan korupsi puluhan miliar itu.

“Kami masih dalam tahap penyidikan, inisialnya nanti sabar, karena nanti ada tahap selanjutnya. Saat ini tim penyidik melakukan penyitaan dokumen alat elektronik yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi di PT Pos Fin,” imbuhnya.

Seperti diketahui, PT Pos Fin Indonesia memiliki sebuah layanan atau produk bernama Pos Pay. Dari layanan ini, pengelolaan keuangannya ditemukan investasi yang tidak benar dan tidak sesuai aturan negara.

“PT Pos ini bermitra dengan beberapa perusahaan untuk layanan pos pay, pembayaran, dan kemudian PT Pos Fin itu yang melakukan itu, ditunjuk untuk mengelola itu lah, ternyata pengelolaan tidak sesuai aturan,” tutur Armansyah. (adi/ant/**)

Tags: , ,