Kasus Pelecehan Seksual di KPI Terus Didalami Komnas HAM

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (Foto: ANTARA/Muhammad Zulfikar/am)

Jakarta, Pelitabaru.com

Kasus perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat saat ini tengah di dalami Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dalam tahap pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak.

“Kami baru tahap mengumpulkan keterangan dan belum menganalisa keterangan yang dikumpulkan. Kita tidak mau berspekulasi lebih jauh,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Rabu.

Dikatannya, hari ini, Komnas HAM telah mendapatkan sejumlah keterangan dari KPI Pusat di antaranya mengenai detail kejadian, respons yang dilakukan oleh KPI menyikapi kasus serta langkah apa saja yang telah dijalankan maupun akan ditempuh ke depannya. Beka Ulung mengatakan Komnas HAM belum bisa menyampaikan apakah ada perbedaan pengakuan atau keterangan antara korban dengan pihak-pihak terkait lainnya.

“Untuk saat ini, Komnas HAM baru menyampaikan sejumlah pertanyaan berdasarkan rilis atau keterangan tertulis yang sempat beredar terkait dugaan perisakan dan pelecehan seksual yang dialami MS staf di KPI Pusat yang diduga dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya. Kami akan sandingkan versi MS dan bagaimana pula versi teman-teman KPI. Jadi belum bisa menyampaikan beda atau tidak,” kata Beka.

Sejauh ini, Komnas HAM telah mengumpulkan keterangan dari MS selaku orang yang diduga menjadi korban dan KPI Pusat. Untuk pihak Polres Jakarta Pusat, Beka membenarkan belum bisa memenuhi panggilan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Pemanggilan dari pihak kepolisian akan dijadwalkan ulang pada 22 September 2021.

Selain itu, penggalian informasi dan keterangan tambahan juga akan terus dilakukan oleh Komnas HAM. Pada kesempatan itu, Komnas mengapresiasi langkah dari KPI Pusat yang berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di instansi tersebut sesuai ketentuan hukum yang ada di Indonesia.(ahp/ant)

Tags: , ,