Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden) Jakarta, Pelitabaru.com
Dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mengawal akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan catatan di lapangan.
“Soal akurasi data yang masih menjadi persoalan, dampaknya kemana-mana,” kata Jokowi saat pembuka rapat Kantor Presiden Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Jokowi mencontohkan, akurasi data tidak sinkron terjadi pada data dana bantuan sosial. Menurut dia, ada data yang tumpang tindih yang berakibat kepada masyarakat penerima.
“Hal itu membuat penyaluran lambat dan tak tepat sasaran, begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” ujar Jokowi.
Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Jokowi mendorong agar integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah.
“Kawal integrasi dan sinkronisasi, basis data antar program ini untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium forensik dan data analitik dimiliki,” tandas Jokowi.
Jokowi juga kembali menegaskan tak akan memberi ampun kepada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan anggaran. Terlebih ketika pemerintah saat ini tengah menyusun pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2021 lalu.
“Berkali kali saya sampaikan, saya tak toleransi adanya penyelewengan anggaran. Apalagi sekarang, semua harus hemat ketika kita sedang kerja keras saat pemulihan kesehatan dan ekonomi,” tandasnya.
Presiden ingin segala program pemulihan ekonomi yang telah disusun harus dapat tercapai secara jelas sesuai tujuan awal.
“Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah jamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien,” papar Jokowi.
Menurut dia, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu penting. Namun, akan jauh lebih penting jika target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara jelas.
“Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini yang banyak kita lupa. Yang ditunggu oleh rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tak ada yg disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” tegas Jokowi. (net/red)
Tags: Bansos, Data Bansos, Presiden Jokowi
-
Sukses Lepas Rindu Sheilagank di Medan, bank bjb Luncurkan Kartu ATM Edisi Sheila on 7 ‘Tunggu Aku Di’
-
Gelar BJB EXPORTPRENEUR, bank bjb Siap Lahirkan Eksportir Baru
-
bank bjb Beri Fasilitas Kredit Modal Kerja Sindikasi Rp500 Miliar kepada RCTI
-
Cisarua Green Adventure, Destinasi Wisata Alam dengan Konsep Alami di Bogor