Home    

Jenderal Moeldoko ‘Petarung’ Sejati

08 Mar 2021
Jenderal Moeldoko. (Foto: Net)

Jakarta, Pelitabaru.com

Ucapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dirinya dikaitkan dengan isu kudeta Partai Demokrat terbukti sudah. Moeldoko kini resmi mendapuk Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongkes Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sebelumnya, Moeldoko memperingatkan semua pihak agar tidak menekan-nekannya sebab dia tak segan melakukan langkah-langkah jika namanya terus dikaitkan dengan isu tersebut. Moeldoko juga menegaskan bahwa apa yang terjadi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.

“Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini,” kata Moeldoko saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Namun kini, Moeldoko mengeklaim KLB Partai Demokrat konstitusional. Kongres tersebut digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART,” kata Moeldoko saat berpidato di lokasi KLB, dilihat dari akun Youtube Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

Menurut Moeldoko, ia telah menyampaikan tiga pertanyaan kepada peserta KLB. Tiga pertanyaan itu yakni soal kesesuaian KLB dengan AD/ART, keseriusan kader Partai Demokrat memilih dirinya sebagai ketua umum, serta komitmen kader untuk bekerja dengan penuh integritas.

“Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memaksa peserta KLB memilih dirinya.

“Saya juga sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini. Ada yang memilih pak Moeldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Alie. Inilah sebuah demokrasi,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Dalam pidatonya, Moeldoko menyampaikan keyakinannya membawa Demokrat sebagai partai besar. Ia menyebut mantan kader Demokrat Marzuki Alie yang kini dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina, berpengalaman di partai politik.

Kemudian, para pendiri dan senior Partai Demokrat memiliki filosofi sebagai dasar organisasi. Sedangkan pimpinan DPP, DPD, DPC, dan organisasi sayap memiliki semangat. Selain itu, KLB juga memutuskan mencabut jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah tak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Meski tak melindungi, Mahfud menegaskan pemerintah juga tak boleh membubarkan acara itu.

“Kalau saya menyebut hal, kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja yang menuding KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi, nggak ada, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB di Medan, tapi memang tidak boleh membubarkan,” ucap Mahfud dalam video yang diterima, Minggu (7/3/2021).

Mahfud membandingkan hal itu dengan Munaslub PKB yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan Megawati dan SBY juga tak membubarkan acara itu.

“Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak. Tapi memang oleh undang-undangnya tidak boleh,” ujar Mahfud.

Dia mengatakan undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dia mengatakan UU tersebut juga masih berlaku saat ini.

“Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang 9 Tahun 1998,” ujar Mahfud.

Mahfud Md juga mengatakan saat ini AHY merupakan Ketum Partai Demokrat yang terdaftar di Kemenkum HAM. Dia mengatakan AD-ART Demokrat yang berlaku merupakan yang diserahkan ke Kemenkum HAM pada 2020.

Baca Juga :  Jokowi Nonton Wartawan Divaksin Massal

“Pertama berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, yang kedua berdasar AD-ART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah, AD-ART yang terakhir itu adalah AD-ART yang diserahkan tahun 2020, bernomer MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020,” ucap Mahfud Md.

Kader Partai Demokrat kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut) Max Sopacua tak mau ambil pusing soal tudingan adanya intimidasi kepada DPD untuk mengikuti penyelenggaraan KLB dan memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko. Ia menyatakan bahwa KLB sudah selesai dan ketua umum Partai Demokrat telah terpilih, yaitu Moeldoko.

Secara terpisah, Marzuki Alie menyatakan siap bekerja sama untuk memenangkan Demokrat pada Pemilu 2024.

“Saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres,” sebut Marzuki.

Terkait upaya kudeta tersebut, AHY menegaskan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Sebab, kongres tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

“Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut,” kata AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan, dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Ia juga menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.

“Saya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” ucapnya.

AHY pun menyinggung sikap Moeldoko yang akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Sebab, Moeldoko selalu menepis tudingan terlibat dalam upaya kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku kesatria yang bisa dijadikan contoh,” kata dia.

SBY turut angkat bicara menanggapi KLB tersebut. Ia merasa malu dan bersalah karena pernah memercayai dan memberikan jabatan kepada Moeldoko. Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada era kepemimpinan Presiden SBY.

Tiga bulan kemudian, Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon panglima TNI ke DPR menggantikan Agus Suhartono.

“Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu,” ujar SBY.

Senada dengan AHY, SBY menilai tindakan Moeldoko jauh dari sikap kesatria. Bahkan, kata SBY, tindakan Moeldoko itu membuat malu para prajurit atau perwira yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Moeldoko.

“Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI,” ujar SBY.

SBY pun meminta AHY dan semua kader Partai Demokrat bersabar dan berikhtiar untuk mencari keadilan. Ia juga percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah akan bijak dalam menyikapi gerakan perebutan kekuasaan yang terjadi di partainya.

“Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini,” ucap SBY. (net/bil)

Tags: , , , , ,

© 2024 Copyright Pelitabaru, Hak Cipta dilindungi Undang-undang.