IPW Tunggu Kapolri Usut Penambang Emas Ilegal Kaltra

Jakarta, pelitabaru.com

Indonesia Police Watch (IPW) desak Kapolda Kalimantan Utara (Kaltra), Irjen Daniel Adityasa tidak main-main bahkan harus serius dalam mengungkap praktek pelanggaran hukum terhadap Briptu Hsb dalam ilegal mining (emas), serta berbagai kasus lain seperti import pakaian bekas dan penambangan ilegal lainnya yang terjadi di wilayah hukum polda setempat.

Tidak hanya sebatas dalam proses hukumnya saja, IPW juga menginginkan agar dalam berbagai kasus tersebut, Polda setempat juga harus dapat mengungkap secara tuntas siapa saja tersangkanya, berikut membongkar oknum anggota polri maupun sipil yang dimungkinkan mendapat aliran dana haram dari Briptu HSB tersebut.

“Kasus pelanggaran hukum Briptu Hsb ini hampir mirip dengan yang pernah terjadi pada kasus Iptu Labora sitorus yang terungkap dalam memiliki rekening gendut senilai, Rp. 1, 2 Trilyun di papua oada beberapa waktu lalu,” papar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, SH, melalui keterang pers tertulisnya kepada pelitabaru.com, Munggu (8/5/22).

Saat itu, lanjut Sugeng, dalam kasus Labora sitorus itu, pelanggaran hukum yang dilakukannya terlibat pembalakan Liar , jual beli BBM ilegal. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik berhasil menyeret nama-nama petinggi kepolisian saat itu, diantaranya mantan kapolda Papua yang terkait dalam aliran dana sepanjang tahun 2012, dan Juga kapolres Raja Ampat saat itu.

Akan tetapi, menurut Sugeng, kasus Iptu Labora Sitorus itu terhenti pada Labora sitorus saja yg kemudian dihukum dan dijebloskan di lapas Cipinang, Jakarta.

Untuk itu, kata Sugeng, IPW mendesak agar Kapoda Kaltara serius dalam mengungkap tuntas siapa saja pihak-pihak penerima aliran dana Briptu HSB itu. Karena tidak menutup kemungkinan sejumlah atasan briptu HSB juga mengetahui praktek lancung anak buahnya yg masih dalam masa dinas tersebut.

Baca Juga :  Korlantas Bangun 333 Titik Penyekatan Mudik

IPW juga meminta agar penyidik Direskrimsus Polda Kaltara tidak melindungi dan menutupi informasi pejabat polisi atau sipil yg mendapat aliran dana itu, serta harus memanggil dan memeriksa mereka semua yang terlibat dalan kasus tersebut.

“Lebih tepatnya umumkan secara terbuka, dan harus diterapkan sistem Presisi Polri khususnya dalam hal Transparansi penyidikan,” kata Sugeng.

Dalam kaitan kasus tersebut, IPW juga meminta agar Kapolri mau menurunkan dan memerintahkan tim Propam Mabes Polri, guna mengawasi proses pemeriksaan kasus ‘labora Kaltara’ ini, agar perintah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo tidak terkesan, hukum tajam kebawah, dan tumpul keatas.

Hal itu, lanjut Sugeng, bisa bercermin pada kasus Labora Sitorus pada beberapa waktu lalu twrjadi di Papua. Oleh karenanya dalam pengusutan tindak pidana penambangan emas ilegal itu harus diterapkan dengan tegas Perpol No. 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat ( Waskat ) yg dimungkinkan pengenaan sanksi sampai pada 2 tingkat komanda diatas Briptu HSB tersebut.

“Polda setempat harus dapat membongkar kasus ini dgn lebih dalam dan tuntas, jika perlug Briptu HSB harus diberi kesempatan dijadikan sebagai Justice colaborator,” ujar Sugeng lagi.

Dalam analisa IPW, ada dugaan indikasi kasus yang terjadi, karena adanya persaingan bisnis, yang berujung adanya dugaan ‘setoran’ yang tidak lancar pada oknum-oknun polisi tertentu dan pengungkapan kasus selanjutnya hanya sebatas stop pada tersangka Briptu HSB saja.

IPW juga berharap agar kasus yang terjadi harus dapat diungkap Polda Kaltra seperti halnya dalam pengungkapan kasus Iptu Labora sitorus yang terjadi di Papua pada beberapa waktu lalu.(don/humasipw)

Tags: