Home      •    •  

Hak Preogratif Presiden Tak Bisa Diganggu Gugat

16 Sep 2025

Jakarta, pelitabaru.com

Presiden Prabowo Subianto baru saja diberhentikan dari jabatannya melalui reshuffle kabinet yang diumumkan pada 8 September 2025 lalu. Publik pun menilai langkah Prabowo tepat, tetapi masih separuh hati.

Sebab, nama-nama kontroversial seperti Raja Juli Antoni, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian tetap bertahan di antara posisi sekitar 50 menteri yang dilapis 1-3 wakil menteri.Menyikapi hal ini,

Menyikapi hal ini, peneliti Senior BRIN, Lili Romli, menyebut hak prerogatif Presiden tak bisa diganggu gugat, tapi tuntutan publik harus menjadi barometer.

“Publik kecewa bila para pembantu presiden tidak mencerminkan sosok pejabat publik yang memberi teladan. Hampir setahun berjalan, ada menteri yang kinerjanya tidak terlihat, malah menimbulkan kegaduhan dan tidak punya sense of crisis,” kata Lili dilansir dari Inilah.com, Senin (15/9/2025).

Ia menegaskan reshuffle jilid II belum cukup meredakan kekecewaan publik. “Tampaknya publik belum puas karena ada beberapa menteri lain yang mestinya juga diganti. Publik berharap reshuffle masih akan berlanjut,” ujarnya.

Menurut Lili, indikator menteri layak dicopot jelas: kinerjanya buruk, terlibat KKN, minim integritas, serta gagal menjaga loyalitas kepada Presiden.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai Prabowo memilih strategi bertahap.

“Setelah ini masih terbuka peluang reshuffle selanjutnya, meski entah kapan. Prabowo butuh menjaga stabilitas politik, karena alat rekat koalisi adalah power sharing,” katanya.

Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN, menambahkan reshuffle tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi dan stabilitas.

“Reshuffle ini adalah respons eksekutif terhadap tuntutan publik. Tapi risiko besar jika Presiden meninggalkan partai koalisi pendukungnya,” ujarnya.

Tekanan ini semakin nyata usai demonstrasi besar 25 Agustus–1 September 2025 yang dipicu kenaikan tunjangan DPR dan menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat insiden dengan kendaraan Brimob. Peristiwa ini jadi katalis reshuffle, menandai keterhubungan antara krisis sosial dan keputusan politik di Istana.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Pareira, menegaskan reshuffle sepenuhnya kewenangan Presiden. “Kalau soal pergantian, silakan tanyakan ke Presiden. Itu hak prerogatif beliau,” kata Andreas.

Publik sempat menyoroti kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, tapi Andreas enggan mengomentari lebih jauh.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menilai Mendagri Tito Karnavian masih layak dipertahankan.

“Mengurus 552 kepala daerah bukan pekerjaan ringan. Sejauh ini kinerjanya cukup baik,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan tidak semua menteri dalam sorotan publik memiliki catatan buruk, namun isu reshuffle lanjutan terus menghantui.

Sejumlah survei menegaskan keresahan publik. IPO (Indonesia Political Opinion) dalam risetnya mencatat beberapa menteri mendapat “nilai merah” dan dianggap publik layak diganti, termasuk Natalius Pigai. Kritik publik terhadap Pigai bukan sekadar isu politik, tapi menyangkut minimnya pencapaian di bidang HAM yang strategis.

Nama Menteri Raja Juli Antoni turut masuk radar reshuffle. Kinerja Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia—dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep—itu dicap memble. Orang-orang dekat Prabowo menyoroti urusan sejumlah kader PSI masuk ke struktur pengurus Forest and Other Land Use atau FOLU Net Sink yang bergaji puluhan juta rupiah.

Baca Juga :  Elektabilitas Capres Prabowo Teratas

Dalam rapor 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilansir Indikator Politik, publik menyebut sejumlah program berjalan lamban dan banyak janji belum terpenuhi. Evaluasi itu mempertegas sorotan ke arah para menteri yang dianggap tidak bergerak.

Reshuffle jilid II menyisakan dua kursi kosong yang makin memicu spekulasi. Pertama, Menko Polkam. Setelah Budi Gunawan dicopot, posisi strategis ini sementara diisi ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pemerintah belum menunjuk pengganti definitif.

Pengamat pertahanan menilai Menko Polkam harus diisi figur yang kuat dan mampu menenangkan publik, karena posisinya menjadi simpul koordinasi keamanan negara.

Kedua, Menpora. Dito Ariotedjo dicopot, tetapi penggantinya belum dilantik. Pemerintah menyebut calon pengganti masih berada di luar kota. Kekosongan ini membuat rumor bermunculan.

Terlepas dari itu, Presiden Prabowo sendiir memberikan apresiasi secara khusus kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja diberhentikan dari jabatannya melalui reshuffle kabinet yang diumumkan pada 8 September 2025 lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet yang dilihat redaksi pada Senin, 15 September 2025.

“Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis Teddy.
Ia menjelaskan bahwa surat tersebut disusun langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para menteri selama menjabat.

“Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih,” kata Seskab.

Pada Senin sore, 8 September 2025, Presiden Prabowo secara resmi memberhentikan lima menteri Kabinet Merah Putih dalam upacara di Istana Negara, Jakarta.

Mereka adalah Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotejo.

Dari kelima posisi tersebut, hanya tiga yang langsung diisi pengganti. Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi

Sadewa dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Selain itu, Presiden Prabowo juga memperkenalkan kementerian baru, yakni Kementerian Haji, yang kini dipimpin oleh Gus Irfan Yusuf dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Sementara jabatan Menko Polkam dipimpin sementara oleh pejabat ad interim Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Kemudian posisi Menpora hingga kini masih belum diumumkan. (ady/*)

Tags: , , , , , , , ,

© 2025 Copyright Pelitabaru, Hak Cipta dilindungi Undang-undang.