Dirjen Kekayaan Negara Tawarkan Ke Institusi

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Pelitabaru.com

Kendati Undang Undang (UU) Perampasan Aset masih terus digodok jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun upaya mengembalikan dana negara dari ‘penguasaan’ para obligor, tetap dilakukan pemerintah dibawah koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ratusan triliunan rupiah pun berhasil digondol pemerintah melalui skema lelang. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Seperti dalam upaya penjualan aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang hingga kini belum laku dilelang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban akan terus mencari jalan keluar hal ini. Salah satu dengan menawarkan aset tersebut kepada institusi di harga bawah.

“Kami lagi carikan jalan, bagaimana (aset Tommy Soeharto-red) kemudian ada institusi yang bisa membeli, dan setelah dibeli nanti kami serahkan dengan cara PSP (penetapan status penggunaan-red). Itu sedang kami pikirkan,” ujarnya dikutip dari Bisnis.com, Selasa (6/6/2023).

Diketahui, Tommy sendiri tercatat memiliki aset senilai Rp2 triliun, mencakup 4 bidang tanah di Jawa Barat. Diantaranya Tanah seluas 518.870 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen, kemudian Tanah seluas 530.125,526 meter persegi di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

Berikutnya, Tanah seluas 100.985,15 meter persegi di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, dengan SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors dan terakhir, Tanah seluas 98.896,700 meter persegi di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Namun, aset yang kini disita oleh Satgas BLBI tersebut masih sepi peminat, meski Kementerian Keuangan telah berulang kali melelang aset perusahaan milik Tommy Soeharto tersebut.

Menyikapi hal ini, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menjelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa aset sitaan yang dilelang, seperti milik Tommy Soeharto dan Jiwasraya sepi peminat.

“Mungkin karena terkait objek [lelang] atau isu terkait kenapa barang itu dilelang kadang-kadang membuat barang tersebut laku atau tidak,” kata Tri Wahyuningsih atau akrab disapa Ani.

Terlepas dari kesulitan tersebut, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga 30 Mei 2023, Satgas BLBI telah membukukan perolehan aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai Rp30,65 triliun dari para obligor/debitur eks BLBI.

Jumlah itu terdiri dalam bentuk uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,11 triliun, penyitaan dan penyerahan barang jaminan atau harta kekayaan lain Rp14,77 triliun. Selain itu, penguasaan fisik aset properti membukukan nilai Rp9,27 triliun, dan penyerahan aset kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp3 triliun, selanjutnya Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai mencapai Rp2,49 triliun.

Baca Juga :  Pakar Hukum: Masyarakat Agar Mencermati

Perolehan pengembalian dana yang dibukukan Satgas BLBI ini sedikitnya baru memenuhi 30 persen dari target Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 yakni Rp110,45 triliun.

Atas dasar itu pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) RI Mahfud MD untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.

Bendahara negara itu, menuturkan bahwa saat ini kinerja Satgas BLBI sedang dalam momentum yang menanjak, sehingga diharapkan masa tugas pengejar aset negara dalam kasus BLBI tersebut dapat diperpanjang.

“Jadi, kalau bisa diperpanjang Pak Mahfud, silakan nanti bapak yang putuskan. Saya mengikuti dan akan membiayai,” ujarnya dalam acara Serah Terima Aset Eks BLBI, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Sebagaimana diketahui, Satgas BLBI dibentuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Beleid tersebut kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Melalui aturan itu, Satgas BLBI telah bertugas sejak Keputusan Presiden ditetapkan yakni April 2021 silam hingga 31 Desember 2023.

Sebelumnya, nilai piutang BLBI tercatat melonjak menjadi Rp193,2 triliun per 31 Desember 2021. Pemerintah menyebut kenaikan terjadi karena adanya mutasi sejumlah aset.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, piutang aset BLBI itu terdiri atas tiga komponen, yakni aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), aset kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan piutang bank dalam likuidasi (BDL).

Pada 2021, aset kredit eks BPPN tercatat senilai Rp88,39 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp83,4 triliun. Piutang BDL per 2021 senilai Rp9,96 triliun turun dari tahun sebelumnya Rp10,03 triliun. Pemerintah mencatat bahwa aset kredit eks kelolaan PT PPA per 2021 adalah Rp94,8 triliun. Jumlahnya melonjak dari posisi 2020 yang hanya Rp8,9 triliun.

“Nilai aset kredit eks kelolaan PT PPA [naik] disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi piutang sementara belum dapat ditagih [PSBDT],” tertulis dalam LKPP 2021. (adi/fuz/gin/*)

Tags: ,