Massa yang tergabung dalam Konfederasi KASBI aksi unjuk rasa dengan memblokade Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2022) Jakarta, Pelitabaru.com
Massa yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) aksi unjuk rasa dengan memblokade Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2022).
Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, ribuan massa buruh masih berdiam diri di kawasan MH Thamrin tepatnya di seberang Gedung Kementerian ESDM. Mereka, menunggu massa aksi lain untuk bergabung ke barisan sebelum bertolak ke kawasan Patung Kuda.
Sembari menunggu, massa Buruh terus berorasi mengenai penolakan kenaikan BBM hingga mengancam tidak akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Jika BBM tak kunjung turun, kami serentak akan memilih untuk golput, kami mengancam untuk golput,” ujar salah seorang orator di atas mobil komando.
Bahkan, sang orator terus menggiring massa agar tidak terpengaruh akal bulus jelang Pemilu 2024.
“Jangan sampai serangan fajar mengganggu niat kalian!” teriak orator disambut seruan aksi massa.
Sebelumnya, gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus berlangsung.
Elemen mahasiswa, pelajar, dan buruh menggelar aksi demo ke Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).
Aparat kepolisian bersiap-siap melakukan pengamanan. Sejumlah akses jalan menuju Istana Presiden ditutup. Jalan Medan Merdeka Barat ditutup menggunakan kawat berduri berlapis dua yang ditumpu pagar beton.
Terdapat pagar barikade yang juga menutupi jalan tersebut setinggi dua meter.
Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang menyoroti penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang selama ini salah sasaran.
Menurut dia, hal ini aneh dan menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah.
“Padahal, permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi,” ujar Melki, Selasa (13/9/2022).
Ia menyebutkan kurangnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi membuat lonjakan konsumsi yang tidak tepat sasaran dan pada ujungnya merugikan masyarakat dan memboroskan APBN pemerintah.
“Sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan dan masih terjadinya defisit antara penawaran dan permintaan BBM di Indonesia yang belum diselesaikan oleh pemerintah selama ini,” tuturnya.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah mulai turunnya harga minyak dunia serta tidak berpikir panjang terhadap dampaknya pada masyarakat luas juga disayangkan BEM UI.
“Selain itu, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah di tengah krisis energi global juga sangat disayangkan terjadi karena dilakukan di saat harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan harga dan diproyeksikan akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 mendatang,” pungkas Melki.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Pertalite yang naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 30,72% dan solar subsidi (Bio Solar) yang naik dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 32,03%.
Hal ini mulai berdampak terhadap semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi serta jasa lain.
Sejumlah elemen masyarakat baik dari buruh, mahasiswa, transportasi online, ormas Islam dan daerah melaksanakan aksi unjuk rasa di berbagai daerah akibat dampak dari kenaikan BBM tersebut.(ahp)
Tags: Buruh Ancam Golput, KASBI, Pemilu 2024
