Awasi Dana Kampanye!

Diskusi: Sejumlah narasumber dalam diskusi bertema Gerakan Indonesia Adil dan Demokrasi (GIAD) yang digelar LS Vinus di Cibinong, Rabu (13/9/2023). (Foto: Fuz Fauzan | Pelita Baru)

Bogor, Pelitabaru.com

Dana kampanye merupakan hal krusial yang harus mendapatkan perhatian banyak pihak. Sebab, dengan adanya transparansi laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, itu akan jadi tolok ukur bagi peserta pemilu akan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, kejujuran, integritas, dan kelayakan seseorang untuk menjadi wakil rakyat maupun pemimpin negara (presiden).

Dimulai dari pelaporan dana kampanye itulah rapor peserta pemilu akan dinilai. Bagaimana seseorang akan bisa jadi wakil rakyat yang baik dan jujur serta bersih dari korupsi kalau dari laporan dana kampanye saja sudah tidak beres.

Berangkat dari alasan itu pula, pendiri Lembaga Study Visi Nusantara Maju, Yusfitriadu menggelar diskusi Gerakan  Indonesia Adil dan Demokrasi (GIAD) bersama lembaga pemantau Pemilu dan lainnya seperti LIMA Indonesia, Tepi, Seknas Fitra dan KIPP Indonesia di Cibinong, Rabu 13 September 2023.

Hasilnya, sejumlah narasumber dalam kesempatan sepakat, meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memonitor dan mengawasi dana kampanye.

“Dana kampanye ini sangat krusial, karena kalau sumber dana kampanyenya dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hasil korupsi, hasil tindak pidana, sumbangan BUMN maupun BUMD sumbangan dana dari pihak asing dan lainnya, Calon Presiden maupun Calon Legislatifnya bisa didiskualifikasi sesuai aturan PKPU nomor 18 Tahun 2023 oleh Bawaslu,” ucap Yusfitriadi.

Ia juga menerangkan, bahwa KPU harus memonitor uang masuk dan keluar tim kemenangan, sementara Bawaslu mengawasi dana yang masuk.

“Dana kampanye harus dibuka ke publik, termasuk ke wartawan, namun yang berwenang mengawasi itu Bawaslu yang bisa bekerjasama dengan PPTK, KPK, OJK, Interpol dan lainnya,” terangnya.

Kang Yus sapaan akrabnya menjelaskan bahwa penting dana kampanye bersumber dari pihak-pihak yang bersih hingga menghasilkan pemimpin yang baik tanpa disandera kepentingan pihak oligarki maupun afiliasi tindak pidana korupsi atau umum.

Baca Juga :  Arus Pendek Hanguskan Ponpes

“Oleh karena itu, dana kampanye harus dimonitor secara baik oleh akuntan publik yang memiliki sertifikat auditor selaku rekanan Bawaslu dan KPU,” jelas Kang Yus

Ia pun melanjutkan bahwa media dan masyarakat diminta turur peduli dan sadar akan keperluan baiknya sumber dana kampanye, demi kebaikan  iklim demokrasi di negeri ini.

“Iklim demokrasi yang baik sangat menentukan masa depan Bangsa Indonesia,” tandansya.

Sekedar informasi, menurut UU No 10/2008, yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dana kampanye adalah Bawaslu dan panwaslu provinsi dan kabupaten/kota. Di antara sekian banyak kewajiban Bawaslu dan panwaslu, bila ingin jujur, yang paling berat adalah pengawasan dana kampanye.

Pengawasan dana kampanye tidak hanya mengawasi apakah peserta pemilu sudah melaporkan dananya ke KPU atau belum, tetapi lebih jauh harus meneliti dan melakukan investigasi benarkah dana-dana kampanye berasal dari sumber-sumber yang diperbolehkan atau dilarang?.

Sebab, dalam pasal 139 ayat 1 UU No 10/2008, partai politik dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha miliki negara, BUMD, dan BUM Desa.

Meskipun penyumbang memiliki identitas jelas, Bawaslu dan panwaslu perlu meneliti lebih jauh apakah penyumbang memiliki kelayakan ekonomi atau tidak, namanya sekadar dipakai atau tidak, dan sebagainya.

Mengingat jumlah panwaslu yang hanya tiga orang untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan 38 partai peserta pemilu dan jumlah caleg yang ribuan di masing-masing daerah, hal tersebut tentu bukan pekerjaan ringan. Sedangkan waktu yang dimiliki sangat terbatas. Pihak-pihak lain seperti pemantau serta organisasi sipil dan profesi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi.

Menurut acuan Bawaslu, untuk mengatasi masalah tersebut, pilihan yang dimiliki adalah tidak mengawasi secara keseluruhan partai politik peserta pemilu, tetapi membuat prioritas. Misalnya, partai-partai lama (lima besar) dan beberapa partai baru yang menonjol. (fuz/adi)

Tags: