Ada ‘Pejabat’ Beli Ijazah Dari Kampus Yang Ditutup Kemendikbud Ristek?

Solo, Pelitabaru.com

Kemendikbud Ristek telah menutup 23 kampus yang disebut melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari jual beli ijazah, pembelajaran fiktif hingga penyelewengan dana KIP Kuliah. Menarik ditelusuri, apakah ada ‘pejabat’ yang beli ijazah dari kampus yang ditutup tersebut?.

Direktur Kelembagaan Diktiristek Kemendikbud Ristek, Dr. Lukman tak menutupi hal tersebut. Ia mengatakan banyak pejabat lulusan dari beberapa kampus yang terpaksa mereka tutup. Meski demikian, Lukman tidak mau menyebutkan nama kampus dan nama pejabat yang dimaksud demi menjaga nama baik mereka dan alumni lainnya.

Selain pejabat, beberapa orang sukses yang ternama di tanah air disebut juga merupakan lulusan dari beberapa kampus yang ditutup Kemendikbud Ristek sejak 25 Mei 2023 kemarin.

“Banyak juga ada orang-orang sukses, pejabat yang juga jadi alumni dari kampus tersebut,” katanya.

Kemendikbud menolak memberikan keterangan lebih lanjut karena ditakutkan alumni dari ke-23 kampus yang ditutup tersebut akan menjadi olok-olok.

“Takutnya jadi bahan olok-olokan (hinaan) dari orang lain, nanti mereka jadi malu,” ia menambahkan.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Samsuri membenarkan kabar pencabutan izin operasional lima PT tersebut. Menurutnya, berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, masyarakat berhak melaporkan adanya pelanggaran akademik di suatu perguruan tinggi.

“Maka perguruan tinggi diberikan sanksi administrasi, sedang dan berat,” kata Samsuri dalam jumpa pers virtual, Selasa (30/5/2023).

Samsuri mengungkapkan pihaknya kemudian menemukan ada sekitar 37 perguruan tinggi di dari 443 perguruan tinggi di Jabar yang mesti dilakukan pembinaan. Hingga akhirnya, 5 perguruan tinggi dicabut izin operasionalnya.

“Intensif sekitar 37 PT dan benar wilayah 4 akhir 2022 sampai awal 2023 ini ada 5 PT yang sudah dicabut operasional oleh kementerian,” jelasnya.

Baca Juga :  Rudy Mohon Restu Kepada Ibu, Dan Berjanji Tidak Akan Menjadi Pemimpin 'Kaleng-Kaleng'

Sebelumnya, Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Lukman mengatakan pencabutan ini merupakan tindak lanjut dari 52 pengaduan masyarakat.

Lukman menjabarkan, perguruan tinggi yang dikenai pencabutan izin operasional antara lain melakukan pembelajaran fiktif hingga praktik jual-beli ijazah. Kendati demikian, Lukman mengaku tak mau membagikan data perguruan tinggi yang telah dihentikan lantaran beberapa alasan.

“Waduh saya menjaga betul perasaan mahasiswa, alumni, dan gejolak masyarakat ya, jadi saya tidak mau menyebutkan secara langsung perguruan tingginya,” tuturnya.

Yang jelas kata Lukman, semua kampus yang dihentikan adalah perguruan tinggi swasta (PTS).

“Tidak ada yg negeri ya, tidak ada dari PTN (perguruan tinggi Negeri) ya, semua pure PTS,” ungkapnya.

Kemendikbud Ristek sendiri kata Lukman, akan membantu memindahkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terdampak ke perguruan tinggi lain. Pemindahan tersebut nantinya dibantu oleh LLDikti, yang bertugas dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi perguruan tinggi.

Namun, pemindahan hanya berlaku bagi perguruan tinggi yang kegiatan pembelajarannya benar-benar terbukti ada.

“Tapi kalau tidak terbukti ada pembelajaran sulit buat kami untuk bantu mahasiswa, yang bisa dilakukan melaporkan penyelenggara ke yang berwajib oleh mahasiswa,” jelas Lukman.

Adapun masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan, dapat dilakukan di laman https://sidali.kemdikbud.go.id/app dengan mengeklik “Buat Laporan”. (adi/fuz/gin/*)

Tags: ,