Jakarta, Pelita Baru
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pergantian pimpinan Bank Indonesia (BI) harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sebab, terangnya, pemerintah dan BI perlu segera merumuskan core policy yang dapat menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI kepada DPR RI. Menurutnya, kedua sosok tersebut memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan dan memahami lingkungan kerja BI.
“Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki jejak panjang sebelum masing-masing berkarier menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2026).
Dirinya menilai pengalaman dan rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar, terlebih kepemimpinan BI ke depan akan menghadapi situasi ekonomi global yang penuh gejolak. Apalagi, paparnya, keputusan Presiden mengusulkan sosok dari kalangan teknokrat merupakan pilihan yang tepat sekaligus menunjukkan komitmen untuk menjaga independensi BI.
Harapan ini menjadi landasannya demi menjaga independensi bank sentral. “Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” katanya.
Lebih lanjut, Said menyoroti tantangan BI dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Di samping itu, ia mengingatkan bahwa BI memiliki mandat untuk turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.
Menurut Said, berbagai mandat tersebut membutuhkan arah kebijakan yang lebih jelas dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, ia mendorong Menteri Keuangan dan pimpinan BI mendatang segera menyusun core policy yang menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan,” tuturnya.
Sebagai contoh, ungkapnya, pilihan kebijakan nilai tukar yang diambil dari sejumlah negara dalam merespons kondisi ekonomi global. Dari contoh ini, Indonesia perlu menentukan prioritas apakah akan memperkuat ekspor dan daya saing industri atau lebih mengutamakan pengendalian inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor.
“Apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas. Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi-opsi lainnya,” jelas Said.
Maka, kejelasan pilihan kebijakan tersebut penting untuk membangun orkestrasi fiskal dan moneter yang solid sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada pasar mengenai arah masa depan kebijakan ekonomi Indonesia.
Ia pun optimistis koordinasi antara pemerintah dan BI dapat berjalan baik mengingat hubungan kerja dan komunikasi antara Menteri Keuangan dan calon Gubernur BI telah terjalin cukup lama.
Baginya, Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI berpotensi mampu membangun koordinasi yang kuat, merumuskan core policy, serta membagi peran secara jelas dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter.
Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Agustus ini menjadi perhatian pelaku pasar keuangan dan dunia usaha. Di tengah perubahan lanskap ekonomi global dan domestik, pasar kini tidak hanya menunggu keputusan mengenai BI Rate, tetapi juga mencermati sinyal Bank Indonesia mengenai arah kebijakan moneter dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai, fokus pasar terhadap RDG Agustus berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Setelah kenaikan suku bunga sebesar 100 basis poin sejak Mei dan berbagai kebijakan untuk menarik arus modal asing, investor mulai mencari petunjuk mengenai strategi BI memasuki fase berikutnya.
“Menurut kami, fokus pasar pada RDG Agustus bukan lagi sekadar apakah BI Rate naik atau ditahan. Yang lebih penting adalah bagaimana Bank Indonesia menjelaskan langkah berikutnya setelah fase stabilisasi yang cukup agresif selama beberapa bulan terakhir,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, sedikitnya ada empat isu yang akan menjadi perhatian pasar dalam komunikasi kebijakan BI. Pertama, pasar akan mencermati arah normalisasi instrumen operasi moneter, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Dalam beberapa bulan terakhir, SRBI menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan menarik arus modal asing. Seiring kondisi pasar yang mulai membaik, investor membutuhkan kepastian mengenai kapan dan bagaimana normalisasi instrumen tersebut dilakukan.
“Pasar ingin mengetahui apakah Bank Indonesia mulai melihat ruang untuk bertransisi dari fase menarik likuiditas menuju fase normalisasi likuiditas. Ini penting karena akan memengaruhi perbankan, pasar obligasi, dan biaya pendanaan secara keseluruhan,” jelas Fakhrul.
Kedua, pasar akan membaca pandangan BI terhadap nilai tukar rupiah. Rupiah dinilai berada dalam kondisi yang lebih stabil dibandingkan periode tekanan pada kuartal II. Namun, sejumlah risiko eksternal masih membayangi, antara lain tingginya imbal hasil (yield) US Treasury, ketidakpastian geopolitik, dan pergerakan harga energi.
“Pasar akan membaca dengan sangat hati-hati bagaimana Bank Indonesia menggambarkan kondisi rupiah saat ini. Apakah fokus utama masih mempertahankan stabilitas nilai tukar atau mulai bergeser untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi,” kata Fakhrul.
Perubahan penekanan tersebut penting karena strategi menjaga stabilitas rupiah turut memengaruhi likuiditas domestik dan ruang perbankan dalam menyalurkan kredit.
Ketiga, pelaku pasar akan mencermati apakah arus modal asing masih menjadi prioritas utama kebijakan stabilisasi.
Selama beberapa bulan terakhir, BI mendorong masuknya modal asing sebagai salah satu bagian dari strategi menjaga stabilitas rupiah. Berbagai insentif juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik.
Namun, investor kini mulai melihat tahap berikutnya, yakni bagaimana likuiditas dan kepercayaan investor tersebut dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih kuat.
“Fase pertama adalah mendapatkan kembali kepercayaan investor global. Fase berikutnya adalah memastikan likuiditas tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Fakhrul.
Keempat, kondisi likuiditas perbankan menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat likuiditas sistem perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit.
Karena itu, pasar akan memperhatikan apakah BI melihat ruang untuk mengurangi tekanan likuiditas yang selama ini menjadi konsekuensi dari strategi stabilisasi rupiah. Jika ruang tersebut terbuka, pelonggaran likuiditas berpotensi memberikan dukungan lebih besar terhadap intermediasi perbankan dan aktivitas ekonomi domestik.
RDG Agustus juga berlangsung ketika ekonomi global menghadapi sejumlah ketidakpastian. Di Amerika Serikat, tekanan inflasi menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang masih relatif tinggi sehingga biaya modal global belum sepenuhnya turun.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi China mulai terlihat dari lemahnya permintaan kredit, konsumsi rumah tangga, dan investasi domestik. Perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi prospek ekspor serta harga komoditas yang masih menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, komunikasi BI dinilai memiliki arti strategis bagi pasar. Investor tidak hanya melihat keputusan suku bunga, tetapi juga perubahan bahasa dan penekanan dalam pernyataan bank sentral.
“Bank sentral sering berkomunikasi bukan hanya melalui suku bunga, tetapi melalui perubahan bahasa. Karena itu pasar akan membaca setiap kalimat dalam pernyataan RDG Agustus,” tutur Fakhrul.
Menurutnya, investor ingin memperoleh gambaran apakah Indonesia masih berada dalam fase mempertahankan stabilitas atau mulai memasuki tahap persiapan pemulihan pertumbuhan.
“Pada akhirnya, yang ditunggu pasar bukan hanya keputusan BI Rate. Yang ditunggu adalah peta jalan kebijakan moneter Indonesia untuk beberapa kuartal ke depan,” pungkasnya. (din)
